Komisi IV DPR RI Minta Hentikan Semua Aktivitas KIP di Perairan Bangka Belitung

Tim_Wow    •    Kamis, 03 Desember 2020 | 20:50 WIB
Nasional
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi.(ist)
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi.(ist)

JAKARTA,wowbabel.com --  Komisi IV DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Bupati Kabupaten Bangka, Bupati Kabupaten Bangka Barat, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kamis (3/12/202) di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI.

Rapat yang dipimpin Waki Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi ini merupakan tindak Lanjut Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengenai Permasalahan Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Kegiatan Penambangan Ilegal dan Operasional Kapal Isap Pasir yang Berdampak kepada Nelayan.

RDP yang berakhir sekitar pukul 13.10 WIB menghasilkan tujuh kesimpulan dan keputusan yakni: 

1. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah Pusat c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Pemerintah Daerah c.q. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Bupati Bangka, dan Bupati Bangka Barat untuk melakukan penghentian kegiatan operasional Kapal Isap Produksi (KIP) di perairan Pulau Bangka, terutama Perairan Air Kantung, Perairan Pantai Matras, Perairan Pantai Muntok, dan perairan lainnya yang dilakukan oleh PT Timah Tbk dan mitra kerjanya serta perusahaan lainnya, yang terbukti berdampak kerusakan lingkungan ekosistem perairan dan merugikan masyarakat/nelayan sekitar, sesuaidengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan proses penegakan hukum terhadap pelaku kegiatan operasional Kapal Isap Produksi (KIP) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang terindikasi melakukan tindak pidana perusakan lingkungan ekosistem perairan, sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah Daerah c.q. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Bupati Bangka, dan Bupati Bangka Barat untuk saling berkoordinasi dan melakukan konsultasi dengan Pemerintah Pusat c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pembangunan break water dan menyelesaikan permasalahan kerusakan lingkungan berupa sedimentasipasir laut di muara Air Kantung dan Perairan Muntok akibat kegiatan operasional Kapal Isap Produksi (KIP) penambangan timah di Pantai Sungai Liat, Kabupaten Bangka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

4. Komisi IV DPR RI meminta Gubernur Kepulauan Bangka Belitung untuk melakukan evaluasi terhadap pemberian izin lingkungan kegiatan penambangan timah di seluruh Kepulauan Bangka Belitung, terutama di Perairan Pantai Matras di Kabupaten Bangka yang merupakan daerah pariwisata dan Perairan Pantai Muntok di Kabupaten Bangka Barat yang merupakan daerah perairan budi daya. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Gubernur Kepulauan Bangka Belitung untuk melakukan revisi Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

5. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah untuk melakukan evaluasi atas kinerja PT Timah Tbk. terkait laporan keuangan yang menunjukkan kerugian perusahaan selama 2 (dua) tahun berturut-turut serta permasalahan lingkungan dan sosial dengan masyarakat/nelayan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI sepakat untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) mengenai Kerusakan Lingkungan dan Sosial.

6. Komisi IV DPR RI mendorong Gubernur Kepulauan Bangka Belitung agar berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk melakukan penangguhan penahanan terhadap 6 (enam) Ketua Rukun Tetangga (RT) Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka dan untuk tidak dilakukan penahanan terhadap 1 (satu) orang PNS yang menjadi tersangka atas dugaan pemalsuan dokumen terkait gugatan class action atas dugaan Pencemaran Lingkungan oleh Pabrik Pengolahan Ubi Kasesa PT Bangka Asindo Asri.

7. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah Daerah c.q. Gubernur Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan Bupati Bangka untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan operasioanal Pabrik Pengolahan Ubi Kasesa PT Bangka Asindo Asri terkait pencemaran lingkungan serta meminta Pemerintah Daerah untuk mendorong PT Bangka Asindo Asri untuk melakukan pemberdayaan masyarakat di sekitar Pabrik Pengolahan Ubi Kasesa.

Keputusan ini ditandatangani oleh H. Dedi Mulyadi (Ketua Rapat), Erzaldi Rosman (Gubernur Bangka Belitung), Syahbudin (Wakil Bupati Bangka), Sahirman (Pjs Bupati Bangka Barat), Rasio Ridho Sani (Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) serta TB Haeru Rahayu (Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan & Plt. Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan).(wb)




TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL