Didatangi Nelayan Matras Pada Malam Hari, Ini Penjelasan Erzaldi

Hafiz Wow    •    Rabu, 02 Desember 2020 | 07:05 WIB
Lokal
Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman Djohan. (ist)
Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman Djohan. (ist)

PANGKALPINANG, www.wowbabel.com -- Sejumlah massa yang berasal dari masyarakat pesisir Matras sampai Pesaren, Kabupaten Bangka mendatangi Rumah Dinas Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman pada Selasa (1/12/2020) malam.

Pertemuan yang berlangsung di rumah dinas gubernur ini dampak dari konflik masyarakat dengan Kapal Isap Produksi (KIP) PT Timah Tbk yang beroperasi di perairan Matras. 

Menurut masyarakat, dengan adanya KIP menyebabkan dampak buruk bagi kelangsungan hidup mereka yang berprofesi sebagai nelayan. Selanjutnya, masyarakat menginginkan KIP untuk tidak lagi melakukan aktivitas tambang laut di wilayah tangkap nelayan tersebut.

"Mereka (masyarakat--red) minta ke kami bertulis surat ke Kementerian ESDM karena kewenangan menghentikan atau mencabut ada di Kementerian. Jadi sebelum itu, kepala dinas LH sudah menurunkan tim untuk mengecek mengenai kealfaan dari PT Timah dalam hal menambang. Sehingga kami akan melampirkan hasil dari pendataan tersebut beserta surat yang akan kami kirim ke Kementerian ESDM," ungkap Erzaldi, saat jumpa pers, Selasa (1/12/2020) malam.

Erzaldi menyampaikan jika persoalan ini masih berlarut-larut belum terselesaikan, ia meminta adanya dialog dengan PT Timah Tbk mengenai tanggung jawab sosial bagi nelayan.

Ia menegaskan, akan sesegera mungkin berkoordinasi dengan Kapolda Babel serta mengirimkan surat kepada Kementerian ESDM.

"Karena kasihan para nelayan ini, pertama mereka gak melaut, kedua pasti mereka gak dapat penghasilan. Dan ini tidak bisa kita biarkan," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyebutkan bersama Bupati Bangka dan Bupati Bangka Barat akan bertemu Komisi IV DPR RI berkenaan dengan persoalan tambang timah pada Kamis (3/12/2020).

"Sebetulnya ya, kewenangan itu sudah ada di pusat. Kita (Pemprov--red) tidak bisa apa-apa lagi. Didalam Perda zonasi kan dijelaskan disitu untuk IUP yang berakhir 2025 dengan sendirinya tidak diperpanjang tadinya. Tapi undang-undang pertambangan yang baru dak bisa kita, karena lebih tinggi undang-undang," terangnya.

"Tapi kita berharap, PT Timah itu yang lebih agresif ketimbang pemerintah daerahnya," imbuhnya.

Ia berharap, PT Timah untuk segera mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan persoalan di daerah matras. Berdasarkan laporan nelayan, PT Timah Tbk dinilai belum melakukan sosialisasi kepada masyarakat terdampak aktivitas KIP tersebut.

"Intinya dalam hal ini, kita menginginkan segala sesuatu di Babel ini kondusif. Baik nelayan bisa mencari nafkah, yang menambang pun bisa mencari nafkah, dan perhatikan kelestarian lingkungan yang lebih luas. Untuk apa nambang lingkungan rusak nanti lebih susah lagi kita memperbaikinya," katanya. 

Lanjutnya, pihaknya akan mengirimkan surat kepada Kementerian ESDM setelah mendapatkan data hasil pengujian dampak lingkungan dan sosial di masyarakat.

"Bukan berarti kita anti tambang, dak. Selama ada tambang ambil lah, cuma ngambilnya dengan cara-cara yang baik dan benar. Gak ngerusak dan nelayan pun masih bisa melaut," tambahnya.

"Yang ilegal kita hentikan, yang legal silakan jalan selama ketentuannya dilaksanakan," pungkas Erzaldi.(fiz/wb) 



TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL