Marak Aktivitas Tolak KIP, Begini Tanggapan Walhi Bangka Belitung

Hendri Dede PKP    •    Selasa, 01 Desember 2020 | 13:09 WIB
Lokal
Penolakan aktivitas KIP di Desa Belo Laut Kecamatan Muntok, Bangka Barat beberapa waktu lalu.(rul/wb)
Penolakan aktivitas KIP di Desa Belo Laut Kecamatan Muntok, Bangka Barat beberapa waktu lalu.(rul/wb)

PANGKALPINANG,www.wowbabel.com -- Sejumlah masyarakat pesisir, yang mayoritasnya para nelayan di beberapa kabupaten Provinsi Bangka Belitung menolak keberadaan Kapal Isap Produksi (KIP) penambangan timah yang saat ini marak beroperasi di perairan laut atau pada wilayah tangkapan nelayan.

Hiruk pikuk gelombang penolakan KIP yang kian berlarut-larut itu terjadi di tiga wilayah, diantaranya Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Induk dan Bangka Barat.

Perairan laut atau areal tangkapan nelayan di kelilingi oleh Kapal Isap Produksi, yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat pesisir. Mereka terus berjuang dan menuntut agar aktivitas KIP di sekitar areal tangkapan nelayan dapat dihentikan.

Konflik masyarakat pesisir dengan aktivitas tambang laut diketahui sudah berlangsung sejak lama dan kian berlarut.

Dalam catatan WALHI Kepulauan Bangka Belitung, di tahun 2006 hingga 2011, konflik masyarakat pesisir dengan aktivitas tambang laut sebelumnya sudah pernah terjadi 12 kali konflik. Dalam perkembangannya, konflik terkait aktivitas tambang timah laut terus berlangsung hingga hari ini.

"Misalnya, konflik masyarakat pesisir di wilayah Teluk Kelabat Dalam, Perairan Matras hingga Pesaren, Perairan Toboali dan Belo Laut, merupakan persoalan yang sudah berlangsung sejak lama bukan hal baru," kata Direktur Eksekutif Daerah Walhi Babel, Jessix Amundian, Selasa (1/12/2020).

 "Penolakan terus menerus oleh masyarakat pesisir terutama oleh para nelayan, terjadi dikarenakan wilayah tangkap mereka benar-benar sudah terganggu dan terancam akibat sedimentasi yang dihasilkan dari aktivitas tambang laut," ujarnya.

Sejumlah kontra itu, misalnya dari masyarakat nelayan Belo Laut, Kabupaten Bangka Barat, yang menyambangi Kantor DPRD Provinsi Babel untuk meminta pemerintah setempat dapat menghentikan aktivitas KIP di wilayah perairan Belo Laut.

"Kami masyarakat nelayan pesisir Belo Laut berharap pemerintah provinsi maupun DPRD agar dapat menghentikan aktivitas KIP yang beroperasi di wilayah laut tangkapan ikan kami ini bisa ditindaklanjuti," ujar Alfian, Ketua Nelayan Belo Laut, Senin (30/11/2020).



TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL