Polisi Amankan Aksi Damai Tolak Tambang di Belo Laut

Chairul Aprizal    •    Senin, 30 November 2020 | 12:02 WIB
Lokal
Caption: Aksi damai masyarakat Belo Laut Menolak KIP. (rul/wb)
Caption: Aksi damai masyarakat Belo Laut Menolak KIP. (rul/wb)

MUNTOK, www.wowbabel.com -- Karo Ops Polda Babel Kombes Pol Sihar Matogu Manurung turun langsung mengamankan aksi warga Belo Laut Muntok, di Pantai Belo Laut yang menolak aktivitas Kapal Isap Produksi (KIP), Minggu (29/11/2020),

Dikawal oleh tim gabungan Brimob, Polda, Polres, TNI AL, dan TNI AD serta Satpol PP Kabupaten Bangka Barat dengan total sekitar 300 personil, Karo Ops mengendalikan aksi massa dengan ramah dan santun.

"Kan sudah berapa kali dilaksana sosialisasi baik PT Timah dan Polres terkait KIP ini, nah kan saya mendapat informasi dari dokumen PT Timah bahwa daerah sini adalah wilayah pertambangan, sehingga PT Timah yang dapat legalitas dan izin tidak bisa kita larang," ucap Kombes Pol Sihar.

Sihar menyampaikan kehadiran polisi untuk mengamankan aksi tersebut karena dianggapnya dalam aktivitas KIP itu tak hanya yang kontra (menolak) tapi juga ada yang pro (mendukung).

"Kehadiran polisi di sini karena adanya pro dan kontra akhirnya hadir lah polisi sehingga PT Timah yang punya legalitas dapat melaksanakan kegiatan mereka Karena PT Timah tanggung jawab mereka untuk bayar pajak kan ada, pajak itu tetap berjalan walaupun mereka tidak jalan," jelasnya.

Karo Ops Polda menuturkan bahwa pihak PT. Timah mengatakan sudah melaksanakan sebagai pertanggungjawaban mereka sosialisasi, walaupun kemungkinan pada saat itu ada masyarakat yang tidak hadir.

"Ternyata sosialisasi sudah dilaksanakan. Kalau sudah melaksanakan seperti itu otomatis PT Timah berhak dong melakukannya. Adanya upaya - upaya seperti ini yang kontra dengan PT Timah kita tampung aspirasinya, kita sampaikan ke dewan, ini Pak Dewan aspirasi dari masyarakat mu, tolong temui masyarakatnya," ucap Sihar.

Sihar menegaskan bahwa aspirasi masyarakat yang menolak itu harus disampaikan ke Dewan ataupun ke Gubernur Provinsi Bangka Belitung.

"Apa yang menjadi keputusan Gubernur atau pun Gubernur menyikapi ini langsung ke pusat silahkan. Jadi apa pun keputusan dari pusat yang mengatakan untuk sementara dihentikan, kita hentikan" tuturnya.

"Yang memang ada ucapan yang memang betul itu bisa menyampaikan pemberhentian silakan. Kita kan hanya mengawal kegiatan saja kita berada di tengah dan tidak terjadi bentrok," tutup Kombes Pol Sihar. (rul/wb)



TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL