Nelayan Bakal Lapor ke RI 1, Tunggu Deadline KLHK

Dwi H Putra    •    Jumat, 27 November 2020 | 20:30 WIB
Lokal
Ketua Nelayan Aik Antu Bedukang, Ngikiw.(dwi/wb)
Ketua Nelayan Aik Antu Bedukang, Ngikiw.(dwi/wb)

SUNGAILIAT, www.wowbabel.com - Masyarakat nelayan yang menolak aktivitas tambang laut di Perairan Matras Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) akan menemui RI 1 atau Presiden Jokowi, jika tidak ada bentuk nyata penyelesaiannya. 

Kendati peninjauan ke lapangan dan upaya penyelesaian sudah dilakukan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dan Direktorat Jenderal (Dirjen) Penegakkan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). 

Apalagi masyarakat nelayan sudah dua minggu lebih melakukan berbagai aksi, hingga harus menginap dan membangun dapur umum di Pantai Matras. 

"Jika memang hingga Selasa (1/12/2020) deadline yang diberikan Komisi IV DPR-RI kepada Dirjen Gakkum KLHK tidak adanya bentuk nyatanya, maka kami akan ke RI 1," kata Ketua Nelayan Aik Antu Bedukang, Ngikiw di Sungailiat, Jum'at (27/11/2020). 

Lanjutnya apabila sampai deadline tersebut, kapal isap produksi (KIP) masih berada dan beroperasi di Perairan Matras, kemudian ada tindakan keras dari masyarakat nelayan tidak bisa bertanggung jawab. 

"Saya tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, pastinya saya tidak bertanggung jawab apabila ada tindakan keras dari teman-teman nelayan," jelas Ngikiw. 

"Selama ini saya sudah berusaha meredam teman-teman nelayan, guna mengikuti semua aturan berlaku selama ini dari berbagai pihak," paparnya. 

Ngikiw menambahkan jika Komisi IV DPR-RI dan Dirjen KLHK pun tidak bisa menyelesaikan artinya sudah tidak ada harapan bagi masyarakat nelayan untuk percaya kepada pemerintah. 

"Ya langkah akhirnya ke RI 1, jika pemerintah disini dan pusat tidak bisa menyelesaikannya, apalagi disinilah kami nelayan bergantung hidup dan bekerja," pungkasnya. (dwi/wb)




TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL