Pilkada Bangka Barat, Al Mahdi: DPD Tidak Miliki Hak Politik

Pengurus DPC Hanura Bangka Barat saat menggelar jumpa pers.(rul/wb)
Pengurus DPC Hanura Bangka Barat saat menggelar jumpa pers.(rul/wb)

MUNTOK,www.wowbabel.com -- DPC Hanura Kabupaten Bangka Barat menggelar jumpa pers bersama awak media di Cafe Saye Pal 2 Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Kamis (15/10/2020).

Acara ini terkait kisruh klaim dukungan kepada Pasangan Calon (Paslon) Pilkada Bangka Barat 2020.

Sebelumnya antara DPD Hanura Bangka Belitung dan DPC Hanura Kabupaten Bangka Barat berbeda dukungan yang mana DPD mendukung Paslon nomor urut 1 Markus dan H Badri sedangkan DPC mendukung Paslon nomor urut 2 H Sukirman dan Bong Ming Ming.

"Kalau secara infrastruktur kebawah yang rugi justru yang mendukung pasangan selain  Bersanding karena yang menguasai jaringan Bangka Barat ini dari tingkat DPC sampai dengan anak ranting itu DPC," ungkap Ketua DPC Hanura Bangka Barat, Arief Ferdiansyah.

Arief mengatakan dirinya tidak masalah apabila paslon nomor urut 1 nantinya mencantumkan logo Hanura dalam APK atau spanduk paslon karena berdasarkan dukungan dari DPD.

"Saya katakan DPD ini mendukung pasangan selain Bersanding dia pakai kader darimana sedangkan kader dibawah sini saya akan pastikan dia akan loyal dan fokus memenangkan Bersanding," tegasnya.

Arief mengungkapkan sekarang ini DPP Hanura sedang proses melakukan investigasi mana yang ada transaksi dan  mana yang tidak antara DPD dan DPC.

"Dan saya pastikan saya tidak akan gentar karena bagi saya transaksi itu hanya jangka pendek yang pikirkan ketika saya mendukung pasangan Bersanding apa yang kita dapatkan ke depan bukan saat ini," tuturnya.

Ditambahkan Sekretaris DPC Hanura Kabupaten Bangka Barat, Al Mahdi dengan terlihat berbeda dukungan dengan DPD Hanura Bangka Belitung, dirinya mengganggap DPC tetap tidak membangkang.

"Karena SKnya dari DPP jadi silakan saja kalau DPD mau bilang kita bantah toh mereka juga gak bisa apa-apa kan, SK kita itu dari DPP, SK DPC pun dari DPP bagi kami DPC gak ada pengaruh" tukasnya.

Pada intinya ditegaskan oleh Al Mahdi bahwa DPD tidak memiliki hak politik untuk Pilkada Kabupaten Bangka Barat karena DPD hanya meneruskan.

"Artinya status DPD hanya memberikan surat pengantar ke DPP dan DPD tidak ada hak politik untuk menentukan dukungan ke arah siapa, yang punya hak politik adalah DPP, jadi saya sebagai sekretaris mengatakan surat DPD itu tidak sah dan tidak berlaku," tukasnya.(rul/wb) 





TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL