Bapaslon Bawa Massa Tanpa Indahkan Protokol Kesehatan Covid-19 Bakal Kena Sanksi

Tim_Wow    •    Kamis, 10 September 2020 | 16:43 WIB
Pilkada
Ketua Bawaslu Abhan (Kiri), Ketua KPU Arif Budiman, Menteri Polhukan Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (Kanan) melakukan pertemuan pembahasan terkait Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Gedung Kementerian Polhukam, Rabu (9/9/2020). (Humas Bawaslu RI)
Ketua Bawaslu Abhan (Kiri), Ketua KPU Arif Budiman, Menteri Polhukan Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (Kanan) melakukan pertemuan pembahasan terkait Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Gedung Kementerian Polhukam, Rabu (9/9/2020). (Humas Bawaslu RI)

JAKARTA, wowbabel.com - Ketua Bawaslu RI, Abhan menyatakan bakal pasangan calon (bapaslon) kepala daerah yang membawa massa pada proses tahapan pilkada tanpa mengindahkan protokol kesehatan covid-19 akan diberikan sanksi tegas.  Para pelanggar protokol kesehatan nantinya akan diserahkan kepada pihak yang berwenang untuk proses penegakan hukum.

Hal ini disampaikan Abhan dalam rapat bersama terkait Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pilkada. Rapat digelar bersama KPU, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Polhukan) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), di Jakarta, Rabu (9/9/2020).

“Ketika ada memasuki wilayah – wilayah kerumunan terlebih dahulu harus izin kepada pihak kepolisian. Kemudian nantinya surat tanda terima pemberitahuan tersebut diterima oleh pihak kepolisian, dan Bawaslu selanjutnya berkoordinasi,” ujar Abhan.

Bagi pelanggaran protokol kesehatan yang membawa kerumunan massa pada massa pendaftaran calon kemarin memang secara tegas belum diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Abhan menilai aturan yang tepat dikenakan kepada para pelanggar merujuk ketentuan lain berkaitan dengan protokol kesehatan.

“Adapun penerapan hukum lainya berkaitan dengan protokol kesehatan oleh para pelanggar dapat merujuk kepada Undang – undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dan Undang – undang 6 Tahun 2018 tentang karatina kesehatan, dan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan,” paparnya.



MEDSOS WOWBABEL