Pemerintah Pusat Ajak Masyarakat Disiplin Protokol Covid-19 Selama Pilkada

ADVERTORIAL    •    Rabu, 09 September 2020 | 22:36 WIB
Pilkada
rapat koordinasi dalam rangka penanganan dan penegakan hukum protokol kesehatan Covid-19 dalam pilkada serentak tahun 2020 melalui aplikasi zoom meeting di Ruang Vidcon Dishub Provinsi Kepulauan Babel, Rabu (9/9/2020). (Saktio)
rapat koordinasi dalam rangka penanganan dan penegakan hukum protokol kesehatan Covid-19 dalam pilkada serentak tahun 2020 melalui aplikasi zoom meeting di Ruang Vidcon Dishub Provinsi Kepulauan Babel, Rabu (9/9/2020). (Saktio)

PANGKALPINANG, advertorial - Pemerintah pusat melalui Kemendagri RI menggelar rapat koordinasi dalam rangka penanganan dan penegakan hukum protokol kesehatan Covid-19 dalam pilkada serentak tahun 2020 melalui aplikasi zoom meeting di Ruang Vidcon Dishub Provinsi Kepulauan Babel, Rabu (9/9/20).

Menkopolhukam RI, Mahfud MD dalam arahan mengatakan, tujuan kegiatan ini untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 seiring akan dilangsungkan pilkada serentak 9 Desember 2020 nanti.

"Perhatian pemerintah yang pertama adalah protokol kesehatan selalu untuk rakyat, sehingga pilkada harus berjalan di kerangka tersebut," ungkapnya. 

Oleh sebab itu, pilkada di suatu daerah dapat diadakan dengan syarat protokol kesehatan dijalankan, supaya penularan Covid-19 dapat ditekan, namun tetap menjaga nilai - nilai demokrasi. 

Catatan dari Bawaslu RI, terdapat 141 pelanggaran pada pendaftaran hari pertama dan sebanyak 102 kasus pelanggaran hari kedua. KPU RI mencatat sebanyak 37 bapaslon positif Covid-19.

Deputi intelijen BIN mengatakan tentang disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pilkada, bahwa DPR RI bersama KPU RI menyepakati pemungutan suara pada pilkada serentak dengan mengikuti prosedur protokol kesehatan. 



MEDSOS WOWBABEL