Bawaslu : 11 titik rawan pendaftaran pasangan calon di Pilkada 2020

Tim_Wow    •    Selasa, 01 September 2020 | 20:14 WIB
Pilkada
Logo Bawaslu. (net)
Logo Bawaslu. (net)

PANGKALPINANG, wowbabel.com - Pendaftaran pasangan calon Pemilihan Serentak 2020 akan dilaksanakan pada 4 s.d. 6 September 2020. Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengungkapkan, terdapat beberapa kerawanan dalam tahap pencalonan Pilkada Serentak 2020. Bawaslu melakukan pengawasan melekat dan menindaklanjuti menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Afif menyebut, kerawanan tahap pencalonan dari partai politik (parpol) tersebut di antaranya: parpol mendaftarkan lebih dari satu pasangan calon (paslon), berkas pencalonan dan syarat calon tidak lengkap, tidak transparan serta akuntabel dalam verifikasi syarat, dualisme kepengurusan parpol, dan tidak menindaklanjuti masukan dan tanggapan masyarakat.

“Pendaftaran dilakukan pada akhir waktu pendaftaran juga menjadi persoalan yang biasa terjadi. Ini menjadi pekerjaan yang tidak mudah di tengah waktu yang mepet,” katanya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Tahapan Pencalonan Kepala Daerah 2020 via daring, Senin (1/9/2020).

Dirinya meminta penyelenggara pemilu untuk mewaspadai modus operandi yang dilakukan oleh oknum parpol. 

"Ada yang sengaja mendaftar jelang masa pendaftaran berakhir. Seperti yang pernah terjadi di Surabaya dan Pacitan. Ketika itu terdapat beberapa paslon mendaftar. Namun saat mendekati penutupan pendaftaran Namanya hilang dari daftar," sebutnya.

“Ini akal-akalan supaya hanya ada calon tunggal di tempat tersebut. Ini patut diwaspadai agar persoalan serupa tidak terjadi lagi. Maka penyelenggara pemilu harus bersiap menghadapi segala macam kemungkinan yang akan terjadi,” tambah dia.

Sementara, Anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo memprediksi pemberian imbalan dalam proses pencalonan atau mahar politik bakal mewarnai Pilkada Serentak 2020. Menurutnya, bakal pasangan calon (paslon) kerap harus menyerahkan imbalan kepada partai politik (parpol) untuk mendapatkan rekomendasi pencalonan.

“Potensi mahar politik masih bisa terjadi sampai batas akhir waktu pendaftaran pencalonan,” ungkapnya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Tahapan Pencalonan Kepala Daerah 2020 melalui daring (dalam jaringan), Senin (1/9/2020).



MEDSOS WOWBABEL
OPINI KITE