Gubernur Babel Diingatkan Hati-hati Soal RKAB Timah

Firman    •    Jumat, 10 Juli 2020 | 06:44 WIB
Nasional
Arteria Dahlan Anggota Panja Komisi III DPR RI.(fn/wb)
Arteria Dahlan Anggota Panja Komisi III DPR RI.(fn/wb)

PANGKALPINANG,www.wowbabel.com -- Tidak saja syarat perizinan yang dikantongi lima perusahaan yang bermitra dengan PT Timah Tbk, Panitia Kerja Pengawasan dan Penegakan Hukum Komisi III DPR RI menyoroti izin Rencana Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB) perusahaan penambangan timah di Provinsi Bangka Belitung.

Baca Juga: Naziarto: RKAB yang Dikeluarkan Gubernur Adalah RKAB Sisa Produksi 2018

Setiap RKAB yang diterbitkan menurut Komisi III harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan dan Keputusan Menteri.

"Kami juga ingin mencermati lagi terkait dengan masalah RKAB  yang diterbitkan oleh gubernur. Apa RKAB nya sesuai dengan ketentuan peraturan menteri maupun keputusan menteri," kata Arteria Dahlan Anggota Panja Komisi III DPR RI, Kamis (9/7/2020).

Keberadaan competen person Indonesia (CPI) untuk penilaian RKAB juga disinggung saat rapat Panja Komisi III dengan Polda, Kajati, dan Pemprov Babel. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan mensyaratkan pencatatan sumber daya menjadi cadangan harus dilakukan oleh penilai independen yang disebut CPI. Dengan demikian, asal-usul bijih timah menjadi lebih jelas, sehingga dapat mengurangi aktivitas penambangan ilegal.

"Kalau tidak sesuai berarti ada data-data yang dipalsukan, dan lokasi-lokasi yang disembunyikan. Dari tadi permasalahan sudah jelas, bagaimana proses RKAB itu bisa diterbitkan, bagaimana CPI menjadi satu persyaratan," ujar Arteria.

Komisi III mengingatkan gubernur untuk berhati-hati dan memenuhi ketentuan dalam menerbitkan RKAB.

"Kita apresiasi giat-giat yang dilakukan gubernur, tapi gubernur juga harus cermat. Jangan sampai menerbitkan RKAB melawan hukum sehingga akan menjadi serangan balik nantinya, oleh  pihak-pihak yang ingin mengoreksi gubernur. Padahal gubernur juga mengambil kebijakan itu tentu dengan alasan keresahan masyarakat," ujar Arteria.(fn/wb)



MEDSOS WOWBABEL
OPINI KITE