Pemkab Basel Kucurkan Rp 28,8 M untuk Pilkada 2020

Aston    •    Kamis, 09 Juli 2020 | 15:34 WIB
Pilkada
Plt Kepala Bakuda Pemkab Basel, Riswady.(as/wb)
Plt Kepala Bakuda Pemkab Basel, Riswady.(as/wb)

TOBOALI,www.wowbabel.com --  Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan (Basel) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) harus menggelontorkan anggaran puluhan miliar rupiah untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 9 Desember 2020 mendatang. 

Anggaran terbesar pesta demokrasi lima tahun sekali itu digelontorkan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara pesta.

Anggaran KPU Basel pada Pilkada Basel Tahun 2020 sebesar Rp 18,9 miliar . Anggaran terbesar kedua untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Basel sebesar Rp 7,4 miliar . Dan anggaran pengamanan untuk POLRI sebesar 2,7 miliar. 

Sehingga total anggaran mencapai Rp 28,8 miliar untuk memilih pemimpin baru di Negeri Junjung Besaoh Bangka Selatan. Dan Anggaran tersebut tak sebanding dengan pendapatan asli daerah dari sektor pajak Tahun 2019 yang hanya sebesar Rp 24,7 miliar.

Anggaran hampir Rp 30 miliar tersebut sudah direalisasikan 100 persen oleh pemerintah daerah setempat. Hal itu sebagaimana disampaikan Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakuda) Pemkab Basel. 

" Sudah dicairkan 100 persen, KPU totalnya Rp. 18.929.942.000, Bawaslu Rp. 7.215.020.000, dan Polres Bangka Selatan Rp 2,7 miliar," ujar Plt Kepala Bakuda Pemkab Basel, Riswady. 

Ia mengatakan pencairan anggaran KPU dan Bawaslu dilakukan tiga tahapan, satu tahapan di Tahun 2019 dan dua tahapan di Tahun 2020. 

Tahap  pertama pencairan dana KPU Tahun 2019 sebesar Rp. 424.084.000, Tahap kedua Tahun 2020 sebesar Rp. 7.402.343.200, dan tahap ketiga Tahun 2020 sebesar Rp. 11.103.514.800.

Sementara pencairan tahap pertama dana Bawaslu Tahun 2019 sebesar Rp. 575.916.000, tahap kedua Tahun 2020 sebesar Rp. 2.655.641.600, dan tahap ketiga Tahun 2020 sebesar Rp. 3.983.462.400. 

" Total dana hibah KPU dan Bawaslu sebesar Rp. 26.144.962.000," imbuhnya.

KPU Basel sendiri merasa tidak cukup dengan anggaran sebesar Rp. 18.929.942.000. KPU sempat mengajukan anggaran tambahan sebesar 3,7 miliar dengan alasan untuk anggaran kesehatan guna menerapkan protokol kesehatan Covid-19, namun ditolak pemerintah daerah dan minta KPU melakukan efisiensi dengan merestrukturisasi anggaran yang ada seperti yang dilakukan Bawaslu. 

Riswady mengatakan, KPU tetap mengajukan tambahan anggaran melalui dana APBN. 

" Pengajuan tambahan anggaran KPU di usulkan melalui APBN, tapi Bawaslu tetap sama dengan nilai induk," tukasnya.(as/wb)




MEDSOS WOWBABEL
OPINI KITE