14 Tambak Udang di Babar Tak Berizin, DPRD Babar Panggil OPD Terkait

Rapat dengan pendapat DPRD Bangka Barat dengan sejumlah OPD membahas soal perizinan tambak udang.(rul/wb)
Rapat dengan pendapat DPRD Bangka Barat dengan sejumlah OPD membahas soal perizinan tambak udang.(rul/wb)

MUNTOK,www.wowbabel.com -- DPRD Kabupaten Bangka Barat memanggil seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Pemerintah Kabupaten Bangka Barat terkait dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) tentang perusahaan tambak udang di Kabupaten Bangka Barat, Senin (15/06/2020), di ruang banmus.

Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bangka Barat Miyuni memimpin RDP didampingi oleh Ketua DPRD, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bangka Barat, dan Anggota DPRD Kabupaten Bangka Barat.

Miyuni mengatakan carut marut masalah izin belasan perusahaan tambak udang di Bangka Barat sudah terjadi sejak tahun 2018 hingga saat ini belum juga tuntas.

"Memang dari 16 perusahaan tambak yang berinvestasi di Kabupaten Bangka Barat itu ada dua yang menurut hasil rapat tadi yang telah memiliki izin," ungkap Miyuni.

Politisi Partai Nasdem ini menyebutkan bahwa sebanyak 14 perusahaan tambak udang lainnya di Bangka Barat tidak memiliki izin dan sebagian dari itu sudah beroperasi bahkan sudah panen atau mempunyai penghasilan.

"Sebagian sudah produksi tapi izin belum lengkap, jadi di sini kita menginginkan ketegasan dari pemerintah," kata Miyuni.

Miyuni menilai penyebab masalah ini sudah sampai bertahun-tahun tidak dapat dikeluarkan izin karena awalnya sudah salah.

"Awalnya salah, maka tadi diluar 16 itu apabila ada investor lagi urus lah izin dulu, lengkapi izin dulu baru dia beroperasi,” tutur Miyuni.

Menurut Miyuni menjelaskan urusan proses izin belum kelar perusahaan sudah mencuri start dengan melakukan produksi sehingga masalah perizinan dibiarkan berlarut-larut.

Sementara itu Kepala DPMPPTSPTKT (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi) Kabupaten Bangka Barat Rosdjumiati mengakui belasan perusahaan tambak udang saat ini izinnya tidak pernah tuntas.

Namun Ros menyebutkan sebagian besar perusahaan tambak udang tersebut koperatif dengan pemerintah hanya saja kebanyakan kendalanya adalah di pemerintah provinsi.

"Kayaknya yang belum ada izinnya 14, ada yang tidak beroperasi, kalau itu kami tidak ada langsung kelapangan," ujar  Rosdjumiati.

Namun saat ini perusahaan tambak udang tersebut sudah ada kontribusinya untuk BPHTB, dan penyerapan tenaga kerja lokal.(rul/wb)




MEDSOS WOWBABEL
OPINI KITE