Ini Alasan Ketua BPD Air Nyatoh Ingin Masuk Dalam Daftar Penerima Bansos

Ilustrasi.(net)
Ilustrasi.(net)

MUNTOK,www.wowbabel.com  -- Ketua BPD Air Nyatoh Suwandi membantah dirinya mengotot ingin menerima bansos tersebut.

Menurutnya bansos tersebut tidak ada aturan yang melarang BPD sebagai KPM (Keluarga Penerima Manfaat) karena beranggapan BPD bukan termasuk perangkat desa.

Baca Juga: Dilaporkan ke Ombudsman, Oknum Ketua BPD dan Anggota NgototTerima Bansos

"Kami mengacu kepada Kemendes itu kriterianya ada semua terus yang dilarang juga ada semua, yang dilarang itu kan kades, perangkat desa, LPM, karyawan swasta," tutur Suwandi saat dihubungi, Kamis (28/05/2020) siang.

"Mungkin kami awamkan karena kami melihat yang pertama semuanya sudah masyarakat dapat, terus kedua mengacu kemendes disitu nama BPD tidak dicantumkan hanya perangkat desa, sekdes,  kaur, kasi kan gitu kalau hansip dan lain lain itukan bukan perangkat desa, jadi orang itu dapat juga," jelas Suwandi.

Suwandi menuturkan jika memang tidak bertentangan dengan aturan yang ada maka dirinya mengajukan hal tersebut, akan tetapi jika nanti bertentangan dengan aturan pihaknya pun bersedia untuk dicoret sebagai daftar nama KPM yang diajukan.

"Kamipun tidak menolak untuk dicantumkan tetapi kalau kami mengotot itu tidak benar," kata Suwandi.

Suwandi menyebutkan orang yang melaporkan dirinya ke Ombudsman RI itu sengaja mencari celah untuk menjatuhkannya.

"Sedangkan mereka itu mengerjakan proyek seratus lebih juta juga sudah dilaporkan ke inspektorat juga," ungkapnya.

Suwandi menerangkan bansos ini memang untuk masyarakat yang terdampak serta mengungkapkan bahwa semuanya terdampak Covid-19 maka dalam penafsirannya BPD boleh mengajukan hal itu karena dianggap tidak bertentangan dengan aturan Kemendes tersebut.

Suwandi mengungkapkan bahwa Ketua BPD mendapatkan honor berupa insentif tiga bulan sekali dengan angka bervariasi sebesar Rp 1.250.000/bulan untuk Ketua kemudian wakil ketua dan anggota lebih kecil daripada Ketua BPD.

Sementara itu Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membenarkan adanya laporan masyarakat terkait dugaan maladministrasi di Desa Air Nyatoh Kecamatan Simpangteritip Kabupaten Bangka Barat.

Asisten Kepala Ombudsman RI Bangka Belitung, Agung menyebutkan laporan tersebut sudah ditindaklanjuti dan sedang dalam proses pemeriksaan.

"Saat ini sedang dalam proses pemeriksaan nanti kami informasinya, akan kami sampaikan, baru dugaan itu namanya ya," ucap Agung saat dikonfrimasi, Kamis (28/05/2020).(rul/wb)




TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL