DPRD Babel Sampaikan 22 Rekomendasi LKPJ 2019

wakil Gubernur Bangka Belitung, Abdul Fatah.(ist)
wakil Gubernur Bangka Belitung, Abdul Fatah.(ist)

PANGKALPINANG,www.wowbabel.com  -- DPRD Bangka Belitung menggelar rapat paripurna penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019 di ruang rapat paripurna, Kamis (30/4/2020).

Selain dihadiri para anggota DPRD Bangka Belitung, acara juga dihadiri Wakil Gubernur Bangka Belitung, Abdul Fatah didampingi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Babel, asisten beserta kepala OPD.

Sedikitnya ada 22 rekomendasi  yang disampaikan oleh DPRD Provinsi Bangka Belitung terkait pengelolaan penggunaan anggaran dan pembangunan.

Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung, Hendra Apollo, mengatakan rekomendasi DPRD ini dimaksudkan, sebagai catatan bagi kepala daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah kedepannya. Rekomendasi tersebut berupa catatan-catatan strategis yang berisi saran, masukan atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi dan tugas yang dituangkan dalam keputusan DPRD.

Dalam rekomendasi yang disampaikan oleh Sekretaris Dewan, Syaifuddin bahwa DPRD Babel meminta agar beberapa OPD dapat meminimalisir sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) dengan perbaikan sistem perencanaan keuangannya dan kepada OPD terkait juga diminta untuk mengevaluasi pemberian program bantuan dan melakukan pembenahan tata kelola dan kriteria terhadap bantuan keuangan untuk program penggerak ekonomi mikro di desa terutama untuk melayani kebutuhan masyarakat desa.

Menanggapi rekomendasi tersebut Wakil Gubernur Bangka Belitung, Abdul Fatah menyampaikan apresiasi atas hasil pembahasan DPRD terhadap LKPJ kepala daerah TA 2019.

Menurutnya pengajuan dan pembahasan LKPJ merupakan bentuk pengabdian, kesetaraan, dan kemitraan hubungan kerja antara legislatif dan eksekutif untuk perbaikan program pembangunan di Bangka Belitung.

“Penyampaian LKPJ TA 2019 merupakan kewajiban sebagai pertanggungjawaban gubernur dan secara teknis telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah RI. Pada LKPJ tersebut kami telah menyampaikan secara singkat mengenai beberapa indikator makro yang merupakan cerminan keberhasilan dari keberhasilan pembangunan di Babel yang meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indikator sosial, dan indikator ekonomi," kata Abdul Fatah.

Ditambahkan Abdul Fatah, kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan hasil pembangunan TA 2019 yang terdiri dari 24 urusan wajib dan delapan urusan pilihan.

“Berbagai rekomendasi dan catatan strategis yang disampaikan oleh DPRD Babel terhadap LKPJ Gubernur Babel TA 2019 akan menjadi bahan perbaikan dan koreksi dalam penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,” tukasnya.

Sebelumnya LKPJ telah disampaikan oleh Gubernur Bangka Belitung  Erzaldi pada rapat paripurna tanggal 4 April 2020 yang lalu, sebagai bagian dari tanggung jawab kepala daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2019.(rel/wb)



TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL