Kebijakan Publik Sebagai Komunikasi Politik, Peranan Pemerintah Dalam Mengatasi Covid19 (Bagian 2)

Jurnalis_Warga    •    Senin, 06 April 2020 | 12:40 WIB
Opini
Anja Kusuma Atmaja, mahasiswa Magister Komunikasi Penyiaran Islam - Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. (ist)
Anja Kusuma Atmaja, mahasiswa Magister Komunikasi Penyiaran Islam - Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. (ist)

Kebijakan Publik sebagai Komunikasi Politik Pemerintah kepada Masyarakat

Mengingat persoalan makan dan kebutuhan yang tidak bisa dihindari adalah tugas pemerintah yang berkewajiban memenuhi apa yang menjadi kekhawatiran di dalam masyarakat kita. Pemerintah perlu menjalankan Kebijakan Publik sebagai strategi komunikasi politiknya guna mengurangi kekhawatiran rakyat terhadap kebutuhan makan sehari-hari. Dalam situasi ini, kebutuhan utama dalam soal pangan bagi masyarakat yang membutuhkan adalah satu masalah yang haru segera diselesaikan tanpa menunggu korban berjatuhan karena kelaparan disebabkan tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari atas akibat dilarangnya aktifitas di luar rumah menghindari penyebaran covid19 agar tidak meluas. Misalnya, pertama, menggerakkan pihak-pihak yang memiliki kas dan cadangan pangan seperti memanfaatkan bantuan CSR dari perusahaan-perusahaan milik negara maupun milik swasta. Kedua, mengajak masyarakat kelas menengah keatas untuk saling support dan memberikan sumbangsihnya dalam bentuk uang maupun bahan pangan sehingga bisa didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkannya.

Dengan begitu, barulah rencana kebijakan lockdown atau pembatasan terhadap aktifitas massyarakat di luar akan efektif dan bisa meminimalisir persoalan yang menjadi kekhawatiran di tingkat masyarakat menengah ke bawah. Sebagai pemangku kekuasaan, pemerintah yang merupakan aktor utama dalam pembuatan Public Policy tidak boleh tanggung-tanggung dan ragu-ragu dalam melaksanakan tugasnya. Peranan dari Public Policy ini, menurut Hoogwerf ialah membangun masyarakat secara terarah melalui pemakaian kekuasaan (doelbewuste vormgeving aan samenleving door middel van machtsuitoefening). Oleh karena itulah, apa yang menjadi kebijakan pemerintah perlu disampaikan sebagai bagian komunikasi politik guna memberikan dampak positif dan memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa rakyat harus membantu pemerintah dengan mentaati kebijakan-kebijakan yang sudah dilaksanakan.



TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL