Bawaslu RI : Pelanggaran Pilkada kalau ada laporan masyarakat

Chairul Aprizal    •    Jumat, 06 Maret 2020 | 23:19 WIB
Pilkada
Kordiv Hukum Bawaslu RI Fritz Edward Siregar saat berkunjung ke Bukit Menumbing, Muntok kabupaten Bangka Barat. (Chairul/wowbabel)
Kordiv Hukum Bawaslu RI Fritz Edward Siregar saat berkunjung ke Bukit Menumbing, Muntok kabupaten Bangka Barat. (Chairul/wowbabel)

MUNTOK, www.wowbabel.com - Kordiv Hukum Bawaslu RI Fritz Edward Siregar mengungkapkan peran serta masyarakat dalam melaporkan pelanggaran pemilu adalah yang paling penting untuk mencegah pelanggaran dalam Pilkada 2020 di Bangka Belitung.

"Apabila masyarakat menemukan mau menjadi pelapor, mau menjadi saksi sehingga sama-sama kita menjaga proses ini," ucap Fritz saat berada di Bukit Menumbing Muntok, Jumat (06/03/2020).

Fritz menuturkan bukan hanya Bawaslu saja yang bertugas mengawasi tetapi masyarakat juga.

"Terhadap perlindungan masyarakat yang melapor saya rasa itu tanggung jawab kita semua kan untuk bisa menjaga proses tersebut gitu," katanya.

"Dan selama ini dari 68 putusan, 350 an pidana yang ada di pemilu itukan hasil laporan dari masyarakat juga," katanya.

Fritz menyebutkan Pilkada itu adalah tanggung jawab semuanya untuk menentukan berhasil atau tidaknya.

Menurut Fritz meskipun jajaran mengetahui ada kejadian seperti money politik itupun baru bisa di proses jika ada laporan dari masyarakat.

"Ya kan dia tergantung apakah itu bagian dari pengawasan atau daripada laporan kan, kan ada mekanismenya untuk kepada pemilu buat untuk melaporkan kepada semua itu dijadikan sebagai temuan atau ada laporan dari masyarakat," tutupnya. (Chairul/wb)



MEDSOS WOWBABEL