Ini Kata Pemprov Babel Terkait Pernyataan Bupati Bangka

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappeda) Babel, Fery Insani.(dwi/wb)
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappeda) Babel, Fery Insani.(dwi/wb)

PANGKALPINANG, www.wowbabel.com -- Ini kata Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) terkait pernyataan Bupati Bangka, Mulkan di media yang menyebutkan bahwa Pemprov Babel tidak menyetujui anggaran DABA fisik untuk tahun 2020 yang mereka ajukan, terutama soal perbaikan jalan Bukit Layang - Bakam.

"Memang tidak ada kewajiban pihak provinsi untuk memberikan bantuan kepada kabupaten/kota terhadap hal-hal yang bukan pendukung prioritas provinsi dan di luar kewenangan," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappeda) Babel, Fery Insani di Pangkalpinang, Kamis (5/3/2020).

"Pemberian bantuan keuangan oleh provinsi prinsipnya dapat dilakukan, jika provinsi sudah memenuhi kewajibannya untuk mendanai seluruh urusan yang menjadi kewenangannya, dan masih terdapat sisa anggaran untuk diberikan kepada kabupaten/kota," ujarnya.

Feri menjelaskan tahun 2019, Kabupaten Bangka sudah diberi bantuan DABA sekitar Rp 30 miliar, untuk pembangunan fisik jalan sejumlah Rp 25 miliar.

"Banyak prioritas yang jadi kewenangan yang harus didanai, selain itu asumsi penerimaan dari dana bagi hasil tahun 2020 dari pusat, juga mengalami penurunan sebesar Rp 84 miliar," terang Feri Insani.

"Dengan kondisi keuangan yang demikian, maka tidak cukup untuk membantu, apalagi yang bukan kewenangan provinsi. Kebijakan untuk tidak membantu DABA yang bersifat fisik, juga berlaku utk semua kabupaten/kota," ungkapnya.

Fery Insani menambahkan bahwa jalan yang dimaksud Bupati Bangka, bukanlah kewenangan provinsi, karena itu bukan jalan provinsi. Jika yang dimaksud Bupati Bangka usulan DABA yang tidak diakomodir Pemprov Babel, Fery Insani menegaskan bahwa DABA tidak wajib hukumnya.

"DABA dialokasikan terhadap prioritas provinsi, tetapi bukan jadi kewenangan provinsi. Misalnya, JUP yang dianggap prioritas, tapi bukan kewenangan atau Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang dapat didanai provinsi. Jadi, kurang tepat jika bupati menyebutkan itu," kata Fery.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Babel, Noviar Ishak, mengatakan statemen Bupati Bangka kepada media mengenai keluhan warga terhadap kerusakan jalan Mabat - Bukit Layang di Kecamatan Bakam, terkesan menyudutkan provinsi, adalah tindakan yang kurang tepat.

Menurutnya, tanggung jawab penanganan suatu ruas jalan diatur dalam SK Menteri PUPR serta jalan yang dimaksud Bupati Bangka tersebut merujuk pada SK Menteri PUPR adalah tanggung jawab pemerintah kabupaten untuk membangun, meningkatkan dan memeliharanya.

"Kalau memang keuangan pemkab tidak memiliki kemampuan keuangan untuk hal tersebut, bisa saja mengusulkan bantuan pendanaan melalui mekanisme DABA. Dana bantuan provinsi ke kabupaten/kota untuk menangani kegiatan di kabupaten yang bukan merupakan tanggung jawab provinsi yang sifatnya strategis dan penting untuk dilaksanakan," kata Noviar.

"Tentunya berjenjang, dimulai usulan pemkab ke provinsi, dibahas dalam forum OPD terkait musrenbang, pembahasan di TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah, red) provinsi sampai pembahasan di DPRD," ungkapnya.

Lanjutnya, perkara disetujui atau tidak bantuan tersebut, tentunya dengan mempertimbangkan banyak hal, seperti kesiapan administrasi, data teknik kegiatan (DED, ketersediaan lahan dan sebagainya), skala prioritas pembangunan, dan tentunya ketersediaan dana yang ada pada tahun berjalan.

"Nah, tidak semua usulan pemkab dapat selalu memenuhi kriteria dan disetujui untuk dibantu, kalau tidak bisa dibantu, tentunya pemkab tidak serta merta melemparkan kesalahan kepada pemprov, harus dikaji, dievaluasi dan dikoordinasikan bersama, jangan mudahnya melemparkan kesalahan," tukas Noviar.(dwi/wb)



TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL