Kesbangpol: Lembaga Survey Wajib Terdaftar

Aston    •    Senin, 24 Februari 2020 | 08:06 WIB
Pilkada
Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan (Basel), Doni.(as/wb)
Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan (Basel), Doni.(as/wb)

TOBOALI,www.wowbabel.com -- Peran lembaga survei dalam perkembangan demokrasi kerap jadi perhatian. lembaga survei senantiasa mewarnai sejak dini, mulai dari pendeteksian para bakal kandidat hingga melakukan hitung cepat (quick count) beberapa saat setelah pemilu dilangsungkan.

Kehadiran lembaga survey mampu menjadi jembatan dan memberikan informasi tentang persepsi, harapan dan evaluasi publik terhadap kondisi dan perkembangan sosial-politik, bahkan juga bagian dari pendidikan politik.

Namun, lembaga survei harus berada pada jalur yang terkontrol agar hadirnya justru tidak merusak tatanan demokrasi.

Hal itu sebagaimana dikatakan Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan (Basel), Doni.

"Lembaga survey yang ingin ikut terlibat Pilkada Basel wajib terdaftar di pemerintah Kesbangpol kemudian dikeluarkan izin," ujar Doni.

Sejauh ini di Kabupaten Basel baru satu lembaga survey yang terdaftar dan mendapat izin survey dari pemerintah setempat.

"Baru satu yang dikeluarkan izin oleh Pemkab Basel yakni Charta Politika," kata Doni.

Ia mengatakan, Charta Politika kegiatan lembaga survey tentang preferensi politik masyarakat menuju Pilkada tahun 2020. Sedangkan untuk survei yang merujuk ke figur Balon Pilkada, belum ada yang mengajukan izin penelitian atau survei.

" Bahkan belum ada yang mendaftar ke Kesbangpol Basel," imbuhnya. Lembaga survei yang belum memiliki izin di Kesbangpol apalagi yang tidak berbadan hukum, keabsahan data yang dihasilkan patut dipertanyakan.

"Pemkab Basel khususnya kesbangpol tidak bertanggung jawab atas data yang muncul di masyarakat jika lembaga survei tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah," tutur Doni.

Ia menghimbau agar masyarakat jangan asal-asalan dan waspada memberikan data kepada lembaga survei yang tidak memiliki izin dari Pemkab Basel atau yang tidak berbadan hukum karena dikhawatirkan data itu disalahgunakan.

“Kepada lembaga survei kami ingatkan untuk mendaftar ke Kesbangpol. Syarat mudah, berbadan hukum. Sesuai dengan Permendagri Nomor 7 tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian,” tukasnya.(as/wb)



MEDSOS WOWBABEL
OPINI KITE