Tugas Belajar Kabag Ortala, DPRD Bateng Teliti Surat Direktur Pascasarjana IPDN

Tim_Wow    •    Selasa, 18 Februari 2020 | 13:48 WIB
Lokal
Ketua DPRD Bateng, Mehoa (paling kanan) saat menghadiri rapat Komisi 1 dengan Pemkab Bateng. (Ist)
Ketua DPRD Bateng, Mehoa (paling kanan) saat menghadiri rapat Komisi 1 dengan Pemkab Bateng. (Ist)

KOBA -- Komisi 1 DPRD Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) akan meneliti surat keterangan direktur Pascasarjana Program Doktor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) terhadap tugas belajar atas nama Roy Haris Oktobian.  Saat ini, Roy menjabat Kepala Bagian Organisasi dan Tatakelola Pemerintahan Pemkab Bangka Tengah. 

Selain ke IPDN, Komisi 1 juga akan berkonsultasi ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) terhadap status pejabat yang mendapatkan tugas belajar.

"Ini surat keterangan (Direktur Pascasarjana IPDN)  masih harus diuji kekuatannya sebagai dasar bupati mengambil kebijakan. DPRD akan konsultasi langsung ke IPDN di Jatinagor dan Kemenpan," kata Mehoa Ketua DPRD Kabupaten Bangka Tengah usai menghadiri rapat Komisi 1 dengan Kepala Bidang Kepegawaian dan Pemberdayaan SDM Pemkab Bateng, Senin (16/2/2020).

DPRD Kabupaten Bangka Tengah memanggil Kepala BKPSDM karena menduga terjadinya potensi pelanggaran terhadap pelantikan aparatur sipil negara (ASN) di Pemkab Bangka Tengah yang masih dalam tugas belajar.

Dari pertemuan dengan Kepala BKSDM menyerahkan Surat Keterangan Direktur Program Pascasarjana IPDN yang ditandatangani Dr Sampara Lukman MA kepada Bupati Bangka Tengah tertanggal 12 September 2017.  Salah satu poin dalam surat keterangan tersebut menyatakan bahwa yang bersangkutan atas nama Roy Haris Oktabian dalam proses ujian akhir disertasi doktoralnya sehingga tidak terikat jadwal dan waktu di kampus. Dengan demikian yang bersangkutan dapat diberikan penugasan sesuai arahan dan pimpinan daerah.



TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL