Kabag Ortala Dua Tahun Tugas Belajar, Bupati Bateng Dituding Salahgunakan Wewenang

Tim_Wow    •    Minggu, 16 Februari 2020 | 10:27 WIB
Lokal
Ketua DPRD Bangka Tengah, Me Hoa.(ist)
Ketua DPRD Bangka Tengah, Me Hoa.(ist)

KOBA,www.wowbabel.com -- Ketua DPRD Kabupaten Bangka Tengah Me Hoa menilai terjadinya potensi pelanggaran terhadap pelantikan aparatur sipil negara (ASN) di Pemkab Bangka Tengah yang masih dalam tugas belajar. Oleh sebab itu Me Hoa meminta agar dugaan pelanggaran ini diusut tuntas.

Menurut Me Hoa potensi pelanggaran terkait pelantikan salah satu ASN Pemkab Bangka Tengah menjadi pejabat administrator (Kabag Ortala) berdasakan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pegawai yang bersangkutan melanggar Pasal 64 ayat (1) huruf d.

"Bahwa seorang PNS yang menjalani tugas belajar lebih dari enam bulan diberhentikan dari jabatan administrator. Sementara yang bersangkutan sudah dilantik sebagai Kabag Ortala saat masih berstatus PNS tugas belajar," ungkap Me Hoa, Sabtu (15/2/2019).

Tidak saja masalah administrasi, Me Hoa juga menduga adanya penyalahgunaan tunjangan oleh oknum pejabat yang berstatus tugas belajar.

"Dikarenakan yang bersangkutan sudah dilantik pada tahun 2017, berarti terjadi penyalahgunaan wewenang penggunaan tunjangan jabatan yang seharusnya tidak diberikan karena prosesnya melanggar ketentuan peraturan dan perundang-undangan," tutur Me Hoa.

Peranan DPRD, kata Me Hoa, dalam hal pengawasan guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik di Bangka Tengah. Apalagi ASN dalam tugas belajar menggunakan anggaran negara.

"Masa pendidikan tugas belajar ada batas waktunya. Karena sangat terkait dengan penggunaan anggaran negara yang diambil dari APBN maupun APBD. Seorang ASN tugas belajar dan tidak dapat menyelesaikan kontrak diwajibkan untuk mengembalikan semua biaya pendidikan yang telah terpakai," tambah Me Hoa.

Kasus Kabag Ortala di Pemkab Bateng ini, bagi Me Hoa, Kepala Daerah, Kepala BKD telah menyalahgunakan wewenang karena adnya dugaan maladministrasi dalam penggunaan keuangan daerah.

"Fungsi pengawasan dan kontrol DPRD harus ditegakkan karena terkait penggunaan APBD yang dijalankan bupati dan OPD menabrak aturan yang ada. Penggunaan anggaran harus transparan dan akuntabel juga dituntut pertanggungjawaban sesuai peraturan perundang-undangan," tukas Me Hoa.

Sebelumnya Kepala Badan Kepagawaian Daerah (BKD) Bangka Tengah, Wahyu Nurrakhman kepada media membantah dugaan Kabag Ortala masih tugas belajar.

Menurut Wahyu pejabat eselon IIIA sudah menyelesaikan tugas belajarnya.

"Siapa yang bilang, informasi tersebut tidak benar, salah satu pejabat eselon III A sudah menyelesaikan tugas belajarnya dan surat pelepasan serta pengembalian ke daerah sudah kami terima sebelum pelantikan," tukas Wahyu.(wb)

Halaman