Tak Punya Kewenangan, Mulkan Ngaku Dilema Lihat Situasi di Matras

Dwi H Putra    •    Minggu, 29 Desember 2019 | 13:56 WIB
Lokal
Mulkan, Bupati Bangka. (Dwi HP/wowbabel)
Mulkan, Bupati Bangka. (Dwi HP/wowbabel)

SUNGAILIAT, www.wowbabel.com -- Bupati Bangka, Mulkan SH MH mengaku dilema dengan situasi dan kondisi yang terjadi di Lingkungan Matras dalam beberapa bulan terakhir, terkait adanya aksi massa kontra dan pro dengan Kapal Isap Produksi (KIP) milik Mitra PT Timah yang ingin beroperasi di perairan tersebut. 

Dikatakannya mengenai pertambangan ini sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014, bahwa kewenangan penambangan ini ada di pemerintah pusat yang perpanjangan tangannya ada di Pemerintah Provinsi Kepulauan Babel.

"Pasti ada tarik menarik kepentingan baik itu dari pihak penambang maupun nelayan, kami selaku pemerintah daerah menjadi dilema harus dihadapi dengan kejadian ini," kata Mulkan di Sungailiat, Minggu (29/12/2019).

"Apalagi secara kewenangan adanya di pemerintah pusat dan Pemprov Babel, pemerintah daerah hanya memiliki wilayahnya," ujarnya. 

Mulkan menjelaskan dalam mengatasi hal ini harus ada komitmen bersama, baik pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten agar tidak ada lagi permasalahan dikemudian hari. 

"Komitmennya seperti apa, kami di daerah tidak bisa apa-apa kalau memang disitu sudah ada komitmennya, karena UU sudah memerintahkan kewenangannya ada di pemerintah pusat dan provinsi," jelas Mulkan. 

Selaku Bupati Bangka, dirinya mengajak dan mengimbau kepada masyarakat untuk menahan diri jangan sampai terjadi tindakan anarkis di lapangan.

Ditambahkannya, saat ini perairan tersebut juga masuk Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk, jadi untuk pencabutan IUP nya itu tidak ada hanya saja dimungkinkan untuk peralihan penambangannya.

"Untuk pencabutan IUP nya itu tidak bisa, karena sudah existing nya PT Timah atau pemerintah pusat dan sudah lama, nantinya tergantung pemerintah pusat seperti apa, karena adanya tarik menarik kepentingan dengan nelayan jadi harus dibahas bersama, harus ada komitmen bersama dalam penyelesaian masalah ini," paparnya. 

"Dalam era demokrasi saat ini yang namanya aspirasi masyarakat dalam menyampaikan pendapatnya dipersilakan saja, ada pihak yang pro dan kontra itu hal yang biasa, tapi dalam menyampaikan aspirasi ini jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang fatal, anarkis apalagi sampai melawan hukum," pungkasnya. (Dwi HP/wb)



MEDSOS WOWBABEL