Nelayan Minta Tidak Ada Zonasi Tambang di Bangka

Dwi H Putra    •    Selasa, 10 Desember 2019 | 16:53 WIB
Lokal
Nelayan menggelar unjuk rasa di Pantai Matrasa, menolak kehadiran Kapal Isap Produksi.(dwi/wb)
Nelayan menggelar unjuk rasa di Pantai Matrasa, menolak kehadiran Kapal Isap Produksi.(dwi/wb)

SUNGAILIAT, www.wowbabel.com - Nelayan di Perairan Matras dan sekitarnya menuntut peraturan daerah (Perda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) yang digodok Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Babel, tidak ada zonasi tambang di laut Bangka.

"Selama ini kami sudah menolak  KIP dan saat ini Perda RZWP3K sedang digodok dan wilayah kami masuk dalam zona tambang, untuk itu kami menuntut dan meminta hak masyarakat dari Matras sampai Pesaren ke Gubernur dan DPRD Babel mencabut izin usaha pertambangan (IUP) yang ada di Bangka," kata Perwakilan Nelayan Aik Antu, Juliadi alias Ali di Sungailiat, Selasa (10/12/2019).

Dijelaskannya para nelayan dari Matras sampai Pesaren meliputi Tanjung Layang, Tanjung Batu, Perairan Air Antu, Perairan Deniang, Perairan Bedukang, Perairan Tanjung Pengail, Perairan Pejem dan Perairan Pesaren. Merek meminta Gubernur dan DPRD Babel jangan hanya datang minta hak saat kampanye saja.

"Jangan hanya bisa minta hak nelayan ketika kampanye, sekarang ini kami yang minta hak kami nelayan untuk dipenuhi wakil rakyat atau pun pejabat di negeri ini minta hapus zona tambang di Perairan Matras dan seluruhnya," tutur Ali.

Lanjutnya, pada 2015 yang lalu semua perwakilan nelayan telah mendatangi Kantor Gubernur Babel dan DPRD Babel, berdasarkan kesepakatan tidak ada penambangan di Perairan Pantai Matras dan sekitarnya sampai batas yang tidak ditentukan kecuali nelayan mengizinkan.

"Sampai saat ini nelayan tidak setuju, meskipun banyak timah di Matras, namun diharapkan PT Timah dapat mencari lokasi lain untuk melakukan penambangan," tukasnya.(dwi/wb)

 



MEDSOS WOWBABEL
OPINI KITE