Ketua DPRD Bangka Juga Tolak KIP di Matras

Dwi H Putra    •    Kamis, 05 Desember 2019 | 13:38 WIB
Lokal
ilustrasi.(net)
ilustrasi.(net)

SUNGAILIAT, www.wowbabel.com - Kapal Isap Produksi (KIP) yang berencana masuk di Perairan Matras terus mendapat penolakan, salah satunya Ketua DPRD Bangka, Iskandar Sidi. Ia tetap komitmen yang menolak keras akan adanya rencana aktivitas KIP di Perairan Matras tersebut.

"Dari awal itukan kawasan pariwisata, menurut saya syarat dari kawasan pariwisata harus bebas dari pertambangan," kata Ketua DPRD Bangka, Iskandar Sidi di Sungailiat, Kamis (5/12/2019).

"Kami akui itu merupakan Kawasan Pertambangan (KP) Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah, tetapi tolong hargai Pemerintah Kabupaten Bangka, karena ada program untuk pariwisata yang bisa dimanfaatkan masyarakat lima hingga 50 tahun ke depan," ujarnya.

Dijelaskan Iskandar Sidi, dirinya bukan orang yang anti dengan tambang, namun ini merupakan upaya pemerintah dalam mengelola tempat pariwisata yang selama ini sering dikunjungi warga, yakni Pantai Matras.

"Pertambangan ada dimana-mana, namun mari belajar dengan daerah lain ada zonanya tidak menggangu aktivitas yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah, untuk mensejahterakan masyarakatnya pasca tambang, " jelas Iskandar Sidi.

Pihaknya mengimbau agar wilayah yang memang telah ditetapkam kawasan wisata jangan diganggu dengan aktivitas pertambangan.

"Pemerintah punya program dari pembangunan pariwisata untuk menambah pendapatan asli daerah, sehingga harus saling mengerti terkait persoalan ini," tukasnya.

Sementara, Wakil Bupati Bangka, Syahbudin SIP, menanggapi pro dan kontra masuknya KIP di Perairan Matras, mengatakan masyarakat harus bersabar jangan sampai melakukan tindakan anarkis terhadap upaya masyarakat yang menolak masuknya KIP di Perairan Matras tersebut.

"Kami berharap masyarakat bersabar jangan melakukan tindakan anarkis, selagi bisa dinegosiasikan, bicarakan, hindari sifatnya gesekan yang menjurus kepada konflik," harap Syahbudin.

Syahbudin, menambahkan tidak semudah itu mengatakan perairan tersebut bebas tambang, karena merupakan kawasan pertambangan PT Timah.

"Sekarang tidak semudah itu mengatakan bebas tambang karena wilayah PT Timah, secara aturan itu KP PT Timah, hanya saja ada kepentingan nelayan yang harus dipikirkan bersama, harus arif dan bijaksana," jelasnya.

Ditambahkannya sebelum ada kesepakatan yang menyelesaikan masalah, Pemkab Bangka mengharapkan tidak adanya aktivitas tambang tersebut.

"Diimbau sebelum ada kesepakatan jangan bekerja apalah, karena khawatir ada gesekan kasian masyarakat," tukas Syahbudin.(dwi/wb)

Halaman