Winda: Tunjangan Kades Bukan Dihapus Tapi Diubah

Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa, Winda.(rul/wb)
Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa, Winda.(rul/wb)

MUNTOK,www.wowbabel.com --  Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa (Dinsos PMD) Kabupaten Bangka Barat menyatakan jika tunjangan para kades bukan dihapus tapi diubah menjadi honorarium.

Baca Juga: Tidak Dapat Purnabakti, Kades Kapit Singgung Wakil Markus

Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa, Winda menyebutkan protes yang disampaikan para kades pada RDP (Rapat Dengar Pendapat) kemarin tentang tunjangan karena adanya kesalahpahaman dalam menafsirkan aturan.

"Iya itu karena adanya kesalahpahaman, jadi tunjangan itu bukan dihapus karena mereka hanya melihat poin A tertulis dihapus tapi tidak melihat poin lainnya yang disebutkan namanya menjadi honorarium," jelas Winda saat ditemui, Rabu (4/12/2019).

Baca Juga: Kades di Babar Minta Uang Purnabakti, Mobil Dinas, THR, dan Percepatan Pilkades

Winda menyebutkan justru berubahnya tunjangan menjadi honorarium malah semakin besar pendapatan kades se-Kabupaten Bangka Barat tiap bulannya.

"Perubahan yang diatur dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018. Kalau untuk Kades itu saja, siltap saja sekitar 700 ribu, tunjangan jabatan dan untuk honorarium mengelola PKPKD (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa-red) dibawah Rp 2 miliar itu dapat sekitar Rp 2 jutaan,” tutur Winda.

 "Itu sudah luar biasa, paling rendah dengan jumlah penduduk yang dibawah dua ribu desa paling kecil jadi total total bisa dapat Rp 5,5 juta setengah," imbuh Winda.

Winda membandingkan jika masih dengan aturan lama sebelum Perbup 2019, tunjangan itu termasuk beban kerja kades, sekdes, dan bendahara hanya maksimal dapat Rp 2 juta.

"Dulu maksimal Rp 2 juta sekarang minimal Rp 2 juta malah nambah, perubahan ini karena ada penyesuaian dengan gaji PP No 11 tahun 2019 tentang gaji,” kata Winda.

Winda menerangkan tentang empat tuntutan para kades belum bisa dikabulkan karena pihaknya akan mengkaji terlebih dahulu dasar hukumnya serta keputusan kebijakan di tangan Bupati Bangka Barat.

 

"Kita sudah audiensi dengan pihak Apdesi, peraturan diatas tidak ada jadi kita belum bisa mengakomodir, banyak hal yang bisa mereka masukan, kalaupun yang lain selain itu juga kebijakan ada di bupati,” terang Winda.

Winda juga  menerangkan jika memang ada dasar hukum dan payung hukumnya yang jelas tetap semua kebijakan bisa dilakukan tapi karena belum menemukan dasar yang kuat maka permintaan para kades itu belum bisa dipenuhi sekarang.

"Harus tetap mengkaji, kami tidak banyak komentar yang jelas sudah kami upayakan ,jawaban Bupati bukan kita tidak mau atau gimana, namun kita hanya pelaksana kebijakan tetap kebijakan ada di bupati," tukas Winda.(rul/wb)

 



MEDSOS WOWBABEL
OPINI KITE