Pecat Aparat Beking Tambang Ilegal di Bangka Belitung

Firman    •    Jumat, 15 November 2019 | 21:16 WIB
Lokal
Anggota DPR RI Komisi III saat kunjungan ke Bangka Belitung. (Firman/wowbabel)
Anggota DPR RI Komisi III saat kunjungan ke Bangka Belitung. (Firman/wowbabel)

PANGKALPINANG, www.wowbabel.com -- Komisi III DPR RI meminta Kapolri mencopot aparat yang terlibat penambangan timah ilegal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel). Langkah tegas ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo beberapa hari lalu.

"Apakah ada dugaan aparat yang ikut membekingi pertambangan itu, apa lagi lokasinya masuk kawasan hutan lindung. Kalau ada dugaan aparat yang membekingi tambang-tambang ilegal ini, copot dan pecat sesuai arahan Pak Jokowi ," kata Syarifudin Sudding anggota Komisi III DPR RI usai melakukan pertemuan dengan jajaran Polda, dan Kejaksaan Tinggi Babel di Pangkalpinang, Jumat (15/11/2019).

Komisi III DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Masa Persidangan Pertama tahun 2019-2020 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Ketua Rombongan H. Desmond Junaidi Mahesa.

Hadir dalam kunjungan kerja Kajati, Wakajati, para Asisten Kejati Bangka Belitung dan Kajari se  Bangka Belitung, Kapolda Bangka Belitung beserta jajarannya, dan Dirut PT. Timah Tbk dan jajarannya.

"Kita juga meminta pihak Kepolisan dalam menangani tambang ilegal yang ada di Bangka Belitung jangan hanya lakukan penegakan hukum terhadap yang kecil saja. Tapi lakukan juga terhadap yang besar yang di anggap ilegal," ujar politisi PAN ini.

Dalam hal penegakan hukum terhadap aktifitas tambang timah ilegal, Komisi III meminta aparat penegak hukum tidak tebang pilih.

"Ibarat ikan teri, jangan hanya ikan terinya saja dilakukan tapi juga ikan kakapnya harus dilakukan penertiban. Saya rasa mungkin disitu ada yang ikut membekingi," imbuhnya.

Sarifuddin juga menilai penambangan ilegal  marak karena ada pengusaha kelas kakap bebas berkeliaran.

"Hari Rabu kita akan rapat dengan Kapolri dan Kapolda seluruh Indonesia, nanti kita juga akan menanyakan kepada Kapoldanya seperti apa progres penanganan hukumnya,"  tandas Sarifuddin Sudding usai rapat di Aula Kapolda  Bangka Belitung dalam rangka koordinasi penegakan hukum terkait tindak pidana pertambangan. (Firman/wb)

Halaman