Empat Isu Pengelolaan BMD Belum Tuntas

HendriDede    •    Rabu, 13 November 2019 | 17:18 WIB
Lokal
Bimbingan Teknis (Bimtek) pengelolaan barang milik daerah dilingkungan Pemkot Pangkalpinang tahun anggaran 2019, yang diselenggarakan Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kota Pangkalpinang, Rabu (13/11/19) di Sahid Hotel Pangkalpinang.(hen/wb)
Bimbingan Teknis (Bimtek) pengelolaan barang milik daerah dilingkungan Pemkot Pangkalpinang tahun anggaran 2019, yang diselenggarakan Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kota Pangkalpinang, Rabu (13/11/19) di Sahid Hotel Pangkalpinang.(hen/wb)

PANGKALPINANG, www.wowbabel.com -- Terdapat empat isu pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang seharusnya dapat ditangani dengan baik oleh masing-masing wilayah. Isu-isu tersebut ialah belum tuntasnya Penyerahan BMD yaitu aset akibat pemekaran dan penyerahan aset daerah.

Hal ini diungkapkan Direktur BUMD BLUD dan Barang Milik Daerah, Komaedi saat menjadi narasumber Bimbingan Teknis (Bimtek) pengelolaan barang milik daerah dilingkungan Pemkot Pangkalpinang tahun anggaran 2019, di Sahid Hotel Pangkalpinang, Rabu (13/11/2019).

"Lalu lemahnya tentang bukti kepemilikan aset yang belum bersertifikat seperti tanah-tanah yang belum ada sertifikat, ini sangat penting dilakukan oleh pemerintah untuk masyarakat," tuturnya.

Komaedi mengatakan pemerintah daerah pun dituntut harus bekerja sama dengan BPN untuk menyelesaikan permasalahan dengan sertifikat tanah ini. Sebab, sistem aplikasi yang belum dilaksanakan dan pelaporan BMD belum diyakini atau masih manual.

Selain itu, lemahnya pengawasan pengelolaan BMD yang dikuasai pihak lain yang tidak sesuai ketentuan. Menurut Komaedi, seperti ketentuan kepemilikan dari kendaraan dinas baik roda dua atau roda empat masih diakui sebagai asetnya namun tidak ada barangnya.

"Kita ini punya aset, namun kita tidak kelolah dengan sebaik mungkin. Kedepan diharapkan jika terjadi suatu permasalahan dari BMD, Pemerintah Daerah haruslah bekerja sama dengan Pemerintah



1   2