Penagihan Pajak Perusahaan Besar di Babar Kewenangan Provinsi

Sekretaris Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Pemkab Bangka Barat (Babar), Sabar Maruli Tua. (Chairul/wowbabel)
Sekretaris Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Pemkab Bangka Barat (Babar), Sabar Maruli Tua. (Chairul/wowbabel)

MUNTOK, www.wowbabel.com - Sekretaris BP2RD (Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah) Kabupaten Bangka Barat (Babar) Sabar Maruli Tua mengakui tidak bisa menyerap pajak daerah dari perusahaan-perusahaan besar yang ada di Babar.

Maruli menyebutkan, perusahaan besar seperti sawit, PT. Timah, dan Gudang ikan pajaknya dipungut oleh pemerintah provinsi sehingga pemerintah daerah hanya bisa memungut pajak dari 11 pajak yang terbilang kecil.

"Kalau saat ini tidak ada yang bandel bayar pajak, karena kita sudah ada kerjasama dengan pihak kejaksaan untuk penarikan pajak," kata Maruli ditemui di kantornya, Senin (11/11/2019).

Maruli menerangkan sejumlah perusahaan sawit di Babar dipungut langsung oleh Pemprov Babel.

"Kalau perusahaan sawit paling juga dari penggunaan pajak air bawah tanah operasional perusahaannya karena itu yang masuk dalam komponen pajak daerah kalau mereka ada penggunaan air bawah tanah untuk pembersihan," jelasnya.

Selebih itu, tidak ada yang bisa didapatkan dari pajak perusahaan-perusahaan besar itu, namun untuk memungut pajak air tanah, bidang pendataan sudah berupaya mendata seluruh perusahaan sawit di Babar agar bisa memungut pajak air tanahnya.

"Kalau ada mengadakan katering atau buat makan karyawan jadi pajak dari restoran atau katering," tuturnya.

"Selain itu tidak ada lagi, tandan buah segar gak ada pajaknya, kalau sawit dengan PT.Timah itu kewenangan provinsi bukan kabupaten, gudang ikan juga karena kewenangan provinsi kita gak berhak," tandas Maruli.

Namun, dirinya bersyukur dari 11 kategori pajak yang bisa diserap, masyarakat sudah mulai aktif membayar pajak tersebut.

"Yang jelas masyarakat sudah tau tentang kegunaan membayar pajak termasuk manfaat dan kegunaannya," ujarnya.

Maruli menerangkan, dengan membayar pajak masyarakat bersama-sama membangun daerah dan kegunaannya untuk kesejahteraan masyarakat seperti pembangunan kesehatan, sosial, ekonomi, dan infrastruktur di Babar.

"Manfaat pajak ini bukan langsung ke individu, Beda kalau kita ngaju proposal, masyarakat berperan dalam pembangunan, dan ini sekarang penyelewengan nol persen karena yang wajib pajak langsung bayar sendiri ke Bank, baru bawa lagi bukti setor ke kita," tukasnya.

Maruli menyampaikan saat ini petugas telah berupaya mensosialisasikan dan proaktif untuk masyarakat yang ingin membayar pajak serta sistem pembayaran masih manual. (Rul/wb)



MEDSOS WOWBABEL
OPINI KITE