Penagihan Pajak Perusahaan Besar di Babar Kewenangan Provinsi

Chairul Aprizal    •    Senin, 11 November 2019 | 21:56 WIB
Ekonomi
Sekretaris Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Pemkab Bangka Barat (Babar), Sabar Maruli Tua. (Chairul/wowbabel)
Sekretaris Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Pemkab Bangka Barat (Babar), Sabar Maruli Tua. (Chairul/wowbabel)

MUNTOK, www.wowbabel.com - Sekretaris BP2RD (Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah) Kabupaten Bangka Barat (Babar) Sabar Maruli Tua mengakui tidak bisa menyerap pajak daerah dari perusahaan-perusahaan besar yang ada di Babar.

Maruli menyebutkan, perusahaan besar seperti sawit, PT. Timah, dan Gudang ikan pajaknya dipungut oleh pemerintah provinsi sehingga pemerintah daerah hanya bisa memungut pajak dari 11 pajak yang terbilang kecil.

"Kalau saat ini tidak ada yang bandel bayar pajak, karena kita sudah ada kerjasama dengan pihak kejaksaan untuk penarikan pajak," kata Maruli ditemui di kantornya, Senin (11/11/2019).

Maruli menerangkan sejumlah perusahaan sawit di Babar dipungut langsung oleh Pemprov Babel.

"Kalau perusahaan sawit paling juga dari penggunaan pajak air bawah tanah operasional perusahaannya karena itu yang masuk dalam komponen pajak daerah kalau mereka ada penggunaan air bawah tanah untuk pembersihan," jelasnya.

Selebih itu, tidak ada yang bisa didapatkan dari pajak perusahaan-perusahaan besar itu, namun untuk memungut pajak air tanah, bidang pendataan sudah berupaya mendata seluruh perusahaan sawit di Babar agar bisa memungut pajak air tanahnya.

"Kalau ada mengadakan katering atau buat makan karyawan jadi pajak dari restoran atau katering," tuturnya.

"Selain itu tidak ada lagi, tandan buah segar gak ada pajaknya, kalau sawit dengan



1   2