Didit Ingatkan DPRD Bisa Interpelasi Kedua Gara-gara Tim Lada

Firman    •    Senin, 04 November 2019 | 17:19 WIB
Lokal
Komisi II DPRD Bangka Belitung menggelar pertemuan dengan TPTL terkait tata kelola pemasaran lada.(fn/wb)
Komisi II DPRD Bangka Belitung menggelar pertemuan dengan TPTL terkait tata kelola pemasaran lada.(fn/wb)

PANGKALPINANG,www.wowbabel.com -- Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak menginginkan digulirkan lagi hak interpelasi terhadap Gubernur Bangka Belitung karena kebijakan soal perdagangan lada.

Langkah Gubernur Babel membentuk Tim Pengawas Tata Kelola Lada  (TPTL) dengan melakukan langkah pemeriksaan terhadap sejumlah pengurus Badan Pengelola, Pengembangan dan Pemasaran Lada  (BP3L) Babel melampaui kewenangan.

Baca Juga: Zaidan : BP3L Versi Zainal Melawan Hukum

"Kami di DPRD mengingatkan, kepada Tim Pengawas yang dibentuk gubernur jangan kambing hitamkan masalah harga lada akibat ketidak becusan pemda mengatasi harga ini kepada pihak lain. Sama seperti masalah harga karet dan sawit. Beribu kali pembahasan, harga tak pernah terselamatkan akibat ketidak becusan itu," kata Didit Srigusjaya saat rapat dengan TPTL dan BP3L di ruang Banmus DPRD Babel, Senin (4/11/2019).

Didit menegaskan Peraturan Gubernur Babel soal pembentukan Tim Pengawas Tatakelola Pemasaran Lada harusnya dengan peraturan daerah terlebih dahulu.

"Harus diluruskan dahulu, bahwa pengawas kebijakan itu di DPRD, kalau mengambil kebijakan salah, jangan sampai ada interpelasi kedua," kata Didit.

Langkah untuk menggulirkan kembali interpelasi karena kebijakan gubernur terhadap masalah lada ini menurut Didit cukup kuat.

"Kekuatan hu



1   2      3