PANGKALPINANG,www.wowbabel.com -- Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak menginginkan digulirkan lagi hak interpelasi terhadap Gubernur Bangka Belitung karena kebijakan soal perdagangan lada.
Langkah Gubernur Babel membentuk Tim Pengawas Tata Kelola Lada (TPTL) dengan melakukan langkah pemeriksaan terhadap sejumlah pengurus Badan Pengelola, Pengembangan dan Pemasaran Lada (BP3L) Babel melampaui kewenangan.
"Kami di DPRD mengingatkan, kepada Tim Pengawas yang dibentuk gubernur jangan kambing hitamkan masalah harga lada akibat ketidak becusan pemda mengatasi harga ini kepada pihak lain. Sama seperti masalah harga karet dan sawit. Beribu kali pembahasan, harga tak pernah terselamatkan akibat ketidak becusan itu," kata Didit Srigusjaya saat rapat dengan TPTL dan BP3L di ruang Banmus DPRD Babel, Senin (4/11/2019).
Didit menegaskan Peraturan Gubernur Babel soal pembentukan Tim Pengawas Tatakelola Pemasaran Lada harusnya dengan peraturan daerah terlebih dahulu.
"Harus diluruskan dahulu, bahwa pengawas kebijakan itu di DPRD, kalau mengambil kebijakan salah, jangan sampai ada interpelasi kedua," kata Didit.
Langkah untuk menggulirkan kembali interpelasi karena kebijakan gubernur terhadap masalah lada ini menurut Didit cukup kuat.
"Kekuatan hukum cukup kuat, ini kebijakan yang diambil tidak sesuai dengan aturan. Kemudian ada fitnah oleh tim yang menuduh pengambilan dana oleh BP3L," tukas Didit.
Oleh sebab itu Didit menyarankan gubernur sebelum mengambil kebijakan sebaiknya dilakukan pembahasan dengan DPRD terlebih dahulu.
"Saya tanya dasar hukum adanya kewenangan pemeriksaan oleh Tim Pegawas Tata Kelola Pemasaran Lada yang dipimpin Pak Zaidan dengan memeriksa BP3L dan AELI itu bagaimana. Harusnya tim dibentuk itu bekerja sesuai dengan tugas diatur undang-undang, dengan tujuan harga lada itu naik. Bukan memeriksa seperti penyidik, lalu membuat opini yang membuat nama baik orang tercemar," tukas Didit.
Sebelumnya Zaidan sebagai Ketua TPTKL menjelaskan sasaran pembentukan tim oleh Gubernur Babel dengan arah perbaikan terhadap tata kelola pemasaran lada Babel yang tujuan akhirnya menaikkan harga komuditas perkebunan Babel itu.
Lalu TPTL mengambil langkah awal mengusut carut marut tata kelola pemasaran lada dengan memeriksa sejumlah pengurus BP3L dan AELI. Dari hasil pemeriksaan inilah tim menemukan sejumlah kejanggalan terhadap eksistensi BP3L dan AELI yang dipimpin Zainal. Bahkan tim mengindikasi AELI dan BP3L telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga Zaidan merekomendasikan agar diambil tindakan.
Temuan TPTL ini disampaikan Zaidan ke media kemudian menimbulkan keresahan pihak-pihak yang terkait. Untuk itulah DPRD Babel menggelar pertemuan membahas temuan TPTL ini.(fn/wb)
