Delapan Bentuk Pelanggaran PT SNS Versi Laporan Masyarakat

Aston    •    Minggu, 03 November 2019 | 20:13 WIB
Lokal
Dobi Saputra Perwakilan Masyrakat Lepar Pongok saat melaporkan PT SNS Ke Polres Basel.(as/wb)
Dobi Saputra Perwakilan Masyrakat Lepar Pongok saat melaporkan PT SNS Ke Polres Basel.(as/wb)

LEPONG,www.wowbabel -- Perusahaan perkebunan kelapa sawit PT SNS di Kecamatan Lepar Pongok, Bangka Selatan telah dilaporkan masyarakat setempat ke Polres Basel terkait pembangunan dermaga tersus yang diduga ilegal.

Perwakilan masyrakat kecamatan Lepar Pongok, Dobi Saputra, menuturkan sedikitnya ada delapan poin dugaan pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh PT SNS. " Berdasarkan hasil pengamatan kami masyrakat dilapangan sedikitnya ada delapan poin dugaan pelanggaran yang dilakukan PT SNS.

"Dengan itu kami masyarakat Kecamatan Lepar Pongok sepakat membuat laporan ke pihak kepolisian Polres Basel untuk ditindak lanjuti penegak hukum, " ujar Dobi Saputra, Minggu (3/11/2019).

Ia berharap penegak hukum Polres Basel segera menindak lanjuti laporan tersebut.

" Untuk itu kami harapkan kepada aparat penegak hukum dalam hal ini  Polres Basel untuk segera menindak lanjuti perkara ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di republik indonesia," kata Dobi.

" Kami juga melampirkan dokumentasi dan berkas - berkas pendukung terkait perusahaan PT. SNS," sambungnya.

Berikut Delapan poin dugaan pelanggaran PT SNS berdasarkan laporan masyarakat ;

1. Pembangunan dermaga tidak   memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

2. Perusahaan Melakukan pelanggaran terhadap undang – undang No. 32 th. 2009 tentang PPLH (Perambahan Bakau)

3. Aktivitas tersebut Mengganggu wilayah tangkap Nelayan.

4. Perusahaan tidak melaksanakan amanat undang – undang No. 40 th. 2007 tentang PT.

5. Perusahaan tidak melaksananan amanat undang – undang No. 39 th. 2014 tentang Perkebunan.

6. Perusahaan tidak melaksananan amanat undang – undang No. 17 Th. 2008 tentang Pelayaran dimana dalam undang – undang tersebut sangat jelas ditegaskan pasal 339 ayat 1 yang berbunyi : setiap pemanfaatan garis pantai untuk melaukan kegiatan tambat kapal dan bongkar muat barang di luar kegiatan di pelabuhan, TERSUS, TUKS, wajib memiliki izin.

7. Perusahaan melakukan pelanggaran terhadap Perda Kabupaten Bangka Selatan No. 11 th. 2009 tentang Garis Sempadan.

8. Perusahaan melakukan pelanggaran terhadap surat petunjuk teknis pembukaan perkebunan kelapa sawit yang dikeluarkan oleh Setda Tingkat II Bangka tahun 1995.

Diberitakan sebelumnya, PT SNS mengakui bahwa pembangunan dermaga sama sekali belum mengantongi izin.

Hal itu diakui langsung oleh bagian personalia PT. SNS, Indra kepada awak media usai menghadiri acara pertemuan dengan pihak terkait yang difasilitasi oleh Pemkab Basel di ruang pertemuan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan (DPUPRHub) Basel,  Senin (21/10/19) lalu.

"Iya, kalau ijin memang belum ada," kata Indra santai kepada awak media.

PT SNS berdalih bahwa perusahannya tidak ada niat untuk membangun dermaga tersebut.

"Sebenenarnya tidak ada niat kita membangun itu (tersus) hanya inisiatif sesaat saja untuk kita membawa minyak untuk perusahaan," ucapnya.

Terkait pembangunan dermaga tersus PT SNS, pelbagai pihak terkait dari pemerintahan sudah turun ke lokasi, tak terkecuali dari pemerintahan Provinsi Babel. Sementara berdasarkan hasil kunjungan ke lokasi oleh tim pemerintahan Pemkab Basel, memang benar terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh PT. SNS.

 

Berikut Pelanggaran PT SNS Versi Pemkab Basel; A. Bahwa PT. SNS diduga telah melakukan pelanggaran berupa :

1. Pembangunan Tuks (terminal untuk kepentingan Sendiri) belum memiliki izin UU no.17 tahun 2008 tentang Pelayaran, PP 61 tahun 2009 jo. PP 64 tahun 2015 tentang Kepelabuhanan yaitu : a). Izin Reklamasi karena adanya penimbunan di Laut. b). Perizinan tersus/TUKS - penetapan lokasi - izin pembangunan - izin pengoperasian terminal khusus

2. Melanggar UU no.32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup psl 68 huruf c  berbunyi " setiap orang yg melakukan usaha dan atau kegiatan berkwajiban mentaati ketentuan ttg baku mutu Lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan Lingkunagn hidup.

Dan Perda No.11 tahun 2009 pasal 10 angka 1 " Merusak Sempadan/pinggiran Pantai (tanaman Mangrove) tanpa izin, yang mana 100 m dari bibir pantai tidak boleh dibangun sebelum ada kajian Lingkungan (AMDAL).

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Babel, KA Tajuddin telah menegaskan bahwa pembangunan dermaga PT SNS adalah ilegal.

"Kami tegaskan belum pernah mengeluarkan perijinannya. makanya untuk sementara pembangunan dermaga tersebut masih illegal. Kita sudah meminta perusahaan untuk menghentikan rencana pembangunan itu. Karena secara aturan perundang-undangan memang salah, " ujar Tajuddin.

Karena telah melabrak aturan perundang-undangan, penindakan kepada perusahaan kelapa sawit tersebut diserahkan kepada pihak penegak hukum.

"Kalau untuk teknis penindakannya itu dari teman-teman aparat yang melihatnya seperti apa. Yang jelas rencana mereka itu dalam membangun dermaga tidak sesuai ketentuan yang ada," pungkasnya.(as/wb)



TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL