Beban Berat PT Timah Tbk Diantara HAM dan Bisnis (2)

Abeng    •    Sabtu, 19 Oktober 2019 | 14:20 WIB
Opini
Pelaksaaan HAM dan Bisnis di PT Timah Tbk Perlu Diperkuat (1) Abeng    •    Jumat, 18 Oktober 2019 | 14:40 WIB OpiniOpini  Lokal   FACEBOOK   TWITTER   LINE Focus Group Discussion “Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Bisnis dan Hak Azazi Manusia dan Komitmen PT Timah pada Penghormatan Hak Azazi Manusia,” akhir pekan lalu di Tanjungpandan Kabupaten Belitung.(ana/wb) Focus Group Discussion “Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Bisnis dan Hak Azazi Manusia dan Komitmen PT Timah pada Penghormatan Hak Azazi Manusia,” akhir pekan lalu di Tanjungpandan Kabupaten Belitung.(ana/wb)
Pelaksaaan HAM dan Bisnis di PT Timah Tbk Perlu Diperkuat (1) Abeng • Jumat, 18 Oktober 2019 | 14:40 WIB OpiniOpini Lokal FACEBOOK TWITTER LINE Focus Group Discussion “Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Bisnis dan Hak Azazi Manusia dan Komitmen PT Timah pada Penghormatan Hak Azazi Manusia,” akhir pekan lalu di Tanjungpandan Kabupaten Belitung.(ana/wb) Focus Group Discussion “Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Bisnis dan Hak Azazi Manusia dan Komitmen PT Timah pada Penghormatan Hak Azazi Manusia,” akhir pekan lalu di Tanjungpandan Kabupaten Belitung.(ana/wb)

Oleh Albana (Wartawan wowbabel.com)

SEJARAH mencatat, dunia pertambangan diberbagai belahan dunia diawali dengan eksploitasi. Tak jarang eksploitasi ini  sampai menimbukan perang. Hingga saat ini di Afrika masih terjadi pertumpahan darah dalam hal penambangan.

Persoalan HAM dan bisnis termasuk masalah serius di Indonesia. Dalam salah satu laporan Komnas HAM, aduan yang masuk didominasi dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan korporasi.

PBB menerbitkan Prinsip-Prinsip Panduan untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia atau dikenal Ruggie Principles. Prinsip ini menjelaskan tentang sejumlah prinsip pengintegrasian HAM ke dalam dunia bisnis.

Kerangka kerja dalam Ruggie Principles mencerminkan tiga pilar. Pertama, tanggung jawab negara untuk melindungi HAM dari pelanggaran oleh pihak ketiga, termasuk perusahaan, melalui kebijakan, pengaturan, dan keputusan yang layak. Negara tetap memegang peran utama dalam mencegah pelanggaran HAM.

Kedua, tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM, di mana mensyaratkan adanya aksi yang sungguh-sungguh untuk menghindari pelanggaran HAM oleh pihak lain dan menyelesaikan dampak negatif dari bekerjanya perusahaan tersebut.

Perusahaan harus memiliki pernyataan komitmen untuk menghormati HAM, melakukan penilaian atas dampak HAM, serta mengintegrasikan prinsip-prinsip penghormatan HAM dalam proses, fungsi, dan kebijakan internal

Ketiga, akses luas bagi warga korban pelanggaran



1   2      3      4