Beban Berat PT Timah Tbk Diantara HAM dan Bisnis (2)

Abeng    •    Sabtu, 19 Oktober 2019 | 14:20 WIB
Opini
Pelaksaaan HAM dan Bisnis di PT Timah Tbk Perlu Diperkuat (1) Abeng    •    Jumat, 18 Oktober 2019 | 14:40 WIB OpiniOpini  Lokal   FACEBOOK   TWITTER   LINE Focus Group Discussion “Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Bisnis dan Hak Azazi Manusia dan Komitmen PT Timah pada Penghormatan Hak Azazi Manusia,” akhir pekan lalu di Tanjungpandan Kabupaten Belitung.(ana/wb) Focus Group Discussion “Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Bisnis dan Hak Azazi Manusia dan Komitmen PT Timah pada Penghormatan Hak Azazi Manusia,” akhir pekan lalu di Tanjungpandan Kabupaten Belitung.(ana/wb)
Pelaksaaan HAM dan Bisnis di PT Timah Tbk Perlu Diperkuat (1) Abeng • Jumat, 18 Oktober 2019 | 14:40 WIB OpiniOpini Lokal FACEBOOK TWITTER LINE Focus Group Discussion “Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Bisnis dan Hak Azazi Manusia dan Komitmen PT Timah pada Penghormatan Hak Azazi Manusia,” akhir pekan lalu di Tanjungpandan Kabupaten Belitung.(ana/wb) Focus Group Discussion “Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Bisnis dan Hak Azazi Manusia dan Komitmen PT Timah pada Penghormatan Hak Azazi Manusia,” akhir pekan lalu di Tanjungpandan Kabupaten Belitung.(ana/wb)

Oleh Albana (Wartawan wowbabel.com)

SEJARAH mencatat, dunia pertambangan diberbagai belahan dunia diawali dengan eksploitasi. Tak jarang eksploitasi ini  sampai menimbukan perang. Hingga saat ini di Afrika masih terjadi pertumpahan darah dalam hal penambangan.

Persoalan HAM dan bisnis termasuk masalah serius di Indonesia. Dalam salah satu laporan Komnas HAM, aduan yang masuk didominasi dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan korporasi.

PBB menerbitkan Prinsip-Prinsip Panduan untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia atau dikenal Ruggie Principles. Prinsip ini menjelaskan tentang sejumlah prinsip pengintegrasian HAM ke dalam dunia bisnis.

Kerangka kerja dalam Ruggie Principles mencerminkan tiga pilar. Pertama, tanggung jawab negara untuk melindungi HAM dari pelanggaran oleh pihak ketiga, termasuk perusahaan, melalui kebijakan, pengaturan, dan keputusan yang layak. Negara tetap memegang peran utama dalam mencegah pelanggaran HAM.

Kedua, tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM, di mana mensyaratkan adanya aksi yang sungguh-sungguh untuk menghindari pelanggaran HAM oleh pihak lain dan menyelesaikan dampak negatif dari bekerjanya perusahaan tersebut.

Perusahaan harus memiliki pernyataan komitmen untuk menghormati HAM, melakukan penilaian atas dampak HAM, serta mengintegrasikan prinsip-prinsip penghormatan HAM dalam proses, fungsi, dan kebijakan internal

Ketiga, akses luas bagi warga korban pelanggaran HAM untuk memperoleh skema pemulihan efektif, baik secara yudisial maupun nonyudisial.

 “Berdasarkan ketiga pilar tersebut, maka penanggung jawab utama dalam perlindungan, pemenuhan, dan penegakan HAM adalah negara melalui pemerintah. Maka sudah seharusnya kehadiran perusahaan haruslah tunduk dan taat pada instrumen hukum dan HAM, baik internasional dan nasional. PT Timah sebagi BUMN memiliki tanggungjawab moral yang lebih kuat terhadap penerapan konsep HAM dan bisnis ini,” kata Nurkholis.

Untuk itulah, dalam menyikapi polemik yang saat ini terjadi, kita harus mendorong negara melalui pemerintah untuk memastikan bahwa seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi dan di atasnya harus memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, khususnya pemilik hak ulayat sebagai implementasi UUD 1945.

Pemerintah juga perlu melakukan penilaian (audit) terhadap seluruh aspek, baik tata kelola (bisnis) dan aspek HAM untuk memastikan tidak ada pelanggaran hukum dan HAM yang dilakukan perusahaan.

“Pemerintah hendaknya memastikan pemulihan terhadap dampak-dampak yang telah ditimbulkan akibat praktik bisnis yang selama ini dilakukan, baik sipil dan politik dan ekonomi, sosial, dan budaya,” tukasnya.

Menurut Nurkholis, secara konsep, pelaksanaan HAM dan bisnis wajib dilakukan oleh BUMN sebagai perusahaan yang dibentuk negara. Oleh sebab itu, kembali kepada UUD 1945 yang harus mendapat penguatan adalah BUMN sedangkan koorporasi swasta ada pembatasan.

“Ketika bergabung dengan PT Timah sebagai advisor di human right, saya ingin meletakakan BUMN karena mandat di konstitusi lebih berat dari swasta. BUMN alat negara untuk mencari keuntungan, untuk menguasai hajad hidup orang banyak. Beban moral lebih kuat. Tetapi kalau swasta untuk meningkatkan kesejahteraan  tidak terlalu terikat, swasta ikut proses, mereka bayar pajak, kemudian CSR dilaksanakan. Cuma itu bebannya. Kalau BUMN beban sebagai alat negara untuk mencari dan mengolah sumber daya alam, BUMN partner alat negara,” ujar Nurkholis.

Tak saja dalam tataran konsep, Nurkholis bersama tim juga memeriksa kebijakan interal maupun eksterna PT Timah Tbk, seperti kebijakan terkait karyawan ternyata aturan sejalan dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) dan human rigth.

“Perlu diapresaisi aspek legal, aspek ligkungan, aspek kontrak dengan pihak lain sudah mengakomodir konsep human right. Di PT Timah Tbk terjadi pertarungan internal untuk melakukan perbaikan. Ada masalah dengan masyarakat, PT Timah mencari jalan keluar jika aturan tidak cukup, secara internal koorporasi terjadi peningkatan kualitas dari sisi kebijakan yang memberi penghormatan kepada masyarakat,” papar Nurkholis.

Pembicara lainnya saat FGD berlangsung adalah Ranto Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Bangka Belitung. Dalam hal aspek soosial ekonomi, dari hasil penelitiannya,  Ranto mengatakan dampak sosio-ekonomi pertambangan timah (PT Timah Tbk) di Belitung Timur diproyeksikan akan memberikan dampak positif berupa penyediaan lapangan kerja, peluang bekerja dan berusaha dengan skema kemitraan dengan membentuk kawasan ekonomi baru.

"Selain itu sektor pertambangan dapat berpengaruh pada berbagai lini kehidupan dampak sosio ekonomi masyarakat, antara lain tingkat pengangguran, tingkat akses terhadap pelayanan kesehatan, infrastruktur,  pendapatan perkapita, pertumbuhan industri kecil dan menengah, maupun akses pelayanan perbankan, semisal koperasi dan simlan pinjam. Dalam konteks HAM penyediaan lapangan kerja yang layak bagi penghidupan warga negara sudah dilakukanoleh PT Timah Tbk, ," papar Ranto.

Dari penelitiannya ini, Ranto menyarankan komunikasi dan pertukaran informasi, kebijakan  transparan, dan kolaborasi perusahaan tambang timah, pemerintah daerah, komunitas lokal atau masyarakat lebih ditingkatkan  terkait pengelola sumber daya mineral timah di Belitung Timur.

Kehadiran perusahaan seperti PT Timah Tbk agar dapat mendemonstrasikan komitmen dalam upaya penghormatan HAM. Selain itu, negara juga mampu mewujudnyatakan tanggung jawabnya dalam pemenuhan, penegakan, dan perlindungan HAM dalam dunia bisnis yang akan memberikan dampak positif bagi warga negara.(ana/wb)

 

Halaman