Pelaksaaan HAM dan Bisnis di PT Timah Tbk Perlu Diperkuat (1)

Abeng    •    Jumat, 18 Oktober 2019 | 14:40 WIB
Opini
Focus Group Discussion “Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Bisnis dan Hak Azazi Manusia dan Komitmen PT Timah pada Penghormatan Hak Azazi Manusia,” akhir pekan lalu di Tanjungpandan Kabupaten Belitung.(ana/wb)
Focus Group Discussion “Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Bisnis dan Hak Azazi Manusia dan Komitmen PT Timah pada Penghormatan Hak Azazi Manusia,” akhir pekan lalu di Tanjungpandan Kabupaten Belitung.(ana/wb)

Oleh: Albana (Wartawan wowbabel.com)

PELAKSANAAN prinsip hak azazi manusia (HAM) oleh koorporasi di Indonesia kurang mendapat sorotan publik. Wacana HAM di Indonesia kerap diramaikan soal diskriminasi dan menyangkut hak sosial politik warga. Padahal prinsip HAM dalam bisnis sama halnya dengan HAM dalam hak sosial politik warga.

Ditengah hiruk pikuk soal hak sipil politik warga, PT Timah Tbk sejak berstatus perusahaan negara yang go publik tahun 1995 pada dasarnya sudah menjalankan prinsip HAM dalam kegiatan bisnis. Namun prinsip HAM dalam binis oleh BUMN tambang ini belum terformulasi dengan baik.

“Yang saya tangkap dari pernyataan Pak GM PT Timah Tbk Wilayah Bangka Belitung, sejak go publik 1995, PT Timah Tbk sudah merujuk kepada prinsip – prinsip panduan PBB untuk Bisnis dan HAM. Prisip itu saja baru diberlakukan 2011 diberbagai negara. PT Timah jauh lebih dahulu. Oleh sebab itu semua pihak perlu mengapresiasi bahkan mendorong agar PT Timah Tbk konsisten menerapkan prinsip HAM dalam kebijakannya,” kata Nurkholis.

Mantan Ketua Komisi Nasional Hak Azazi Manusia (HAM) sekaligus pemilik The Global Law Firm, sebuah perusahaan  consultan untuk pelaksanaan HAM saat berbicara di Focus Group Discussion “Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Bisnis dan Hak Azazi Manusia dan Komitmen PT Timah pada Penghormatan Hak Azazi Manusia,” akhir pekan lalu di Tanjungpandan Kabupaten Belitung.

Di Indonesia, kata Nurkholis,  berbicara H



1   2      3      4