UMP Naik 8,51 Persen, Didit Minta Pemda Patuhi Undang-undang

Firman    •    Kamis, 17 Oktober 2019 | 19:57 WIB
Ekonomi
Didit Srigusjaya, Ketua DPRD Babel. (muri/wowbabel)
Didit Srigusjaya, Ketua DPRD Babel. (muri/wowbabel)

PANGKALPINANG, www.wowbabel.com - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2020 naik sebesar 8,51 persen.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Bangka Belitung (Babel) Didit Srigusjaya mengatakan bahwa pemerintah daerah harus mengikuti  ketetapan ini.

"Ini kan undang-undang (UU) yang mengatur, bahwa setiap UMP itu, yang telah ditetapkan pemerintah pusat, tidak ada alasan bagi pemerintah daerah tidak mengikuti alasan tersebut," ungkap Didit, Kamis (17/10/2019) kepada sejumlah wartawan.

Menurut Didit kenaikan UMP menjadi 8,51 persen tersebut, sudah merupakan hasil dari pada tim kesepakatan.

"Hanya saja kita menunggu rillis dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), kalau sudah ada surat edaran tersebut, pemerintah daerah harus mengikuti daripada hasil yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat," terangnya.

Selain itu tambah Didit, tingkat inflasi Babel tinggi, sedangkan tingkat beli masyarakat kurang.

"Nanti disinilah pemerintah daerah yaitu pak gubernur bersama SPSI dan pengusaha-pengusaha, untuk duduk satu meja dalam mencermati apa yang telah diputuskan pemerintah pusat, dan Dinas ketenagakerjaan Provinsi Bangka Belitung dalam hal ini harus lebih proaktif," tukas Didit. (Firman/wb)