Sembilan Desa Bakal Gelar Pilkades Serentak

Dwi H Putra    •    Senin, 14 Oktober 2019 | 12:43 WIB
Lokal
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospemdes) Kabupaten Bangka, Agus Arman.(dwi/wb)
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospemdes) Kabupaten Bangka, Agus Arman.(dwi/wb)

SUNGAILIAT, www.wowbabel.com -- Sebanyak sembilan desa di Kabupaten Bangka akan melaksanakan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak pada 3 November 2019 mendatang untuk masa jabatan enam tahun kedepan.

"Sembilan desa yang melaksanakan pilkades serentak yakni Desa Jurung, Desa Kimak, Desa Air Anyir, Desa Kace Timur, Desa Petaling Banjar, Desa Riding Panjang, Desa Air Duren, Desa Air Ruai dan Desa Mapur," kata Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospemdes) Kabupaten Bangka, Agus Arman di Sungailiat, Senin (14/10/2019).

"Saat ini telah memasuki tahapan kampanye setelah sebelumnya dilaksanakan penentuan nomor urut masing-masing calon kades," ujarnya.

Dijelaskan Arman Agus sebelumnya kegiatan pilkades serentak ini diawali dengan seleksi calon kades yang calonnya harus maksimal lima orang, kemarin ada paling banyak tujuh calon, dilakukan seleksi tertulis dan wawancara, agar tersisa lima, sudah kita seleksi untuk dijadikan lima, mereka ada di Desa Air Duren Kecamatan Pemali, Riding Panjang Kecamatan Belinyu, Mapur Kecamatan Riau Silip, Kace Timur Kecamatan Mendo Barat dan Desa Kimak Kecamatan Merawang.

"Sekarang semua calon telah mendapatkan masing-masing nomor urut dan melaksanakan masa kampanye untuk meyakinkan masyarakat desa agar bisa memilih mereka pada pilkades serentak nantinya," jelas Arman.

"Untuk masa kampanye akan dilaksanakan pada 17 Oktober ini sampai akhir bulan nanti, selanjutnya tahapan minggu tenang persiapan panitia terhadap kebutuhan pilkadesnya, baik itu bilik suara alat untuk mencoblos dan lain sebagainya," paparnya.

Arman menambahkan penghitungan suara akan dilaksanakan pada hari itu juga, termasuk panitia juga menunggu sanggahan terhadap permasalahan yang terjadi selama dua hari.

"Diberikan waktu dua hari bila ada sanggahan tidak terima terhadap hasil penghitungan atau hal lainnya, kalau tidak panitia melapor keputusan untuk dibuatkan Surat Keterangan (SK) bersama untuk disampaikan ke bupati agar dilakukan pelantikan nantinya," tukas Arman Agus.(dwi/wb)



TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL