TOBOALI, www.wowbabel.com -- Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Toni Purna menanggapi positif langkah yang ditempuh Gubernur Babel Erzaldi Rosman yang akan membawa usulan kepemilikan saham pemerintah daerah di PT Timah Tbk ke Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko. Selanjutnya, menurut Toni, Gubernur akan mengundang para Bupati/Walikota dan DPRD untuk bersama-sama memperjuangkan kepemilikan saham daerah ini.
"Saya selaku Wakil Ketua DPRD Babel, berharap Gubernur mengadakan rapat secepatnya, mengikutsertakan Bupati se Babel dan Walikota, Ketua DPRD, berjuang bersama-sama menghadap Presiden tentang saham PT Timah," kata Toni ketika diminta tanggapannya, Sabtu (27/7/2019).
Usulan Toni ini untuk menghilangkan kesan upaya kepemilikan saham pemda dilakukan bersama-sama, bukan kepentingan perorangan.
"Kebersamam ini supaya tidak terkesan berjuang sendiri. Semuanya demi rakyat Babel. Untuk pembangunan berkelanjutan kita dan anak cucu," ujar Toni.
Sebelumnya, Jumat (26/7/2019), Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman menyampaikan persoalan pertimahan dan kepemilikan saham pemda 10 % di PT Timah Tbk ke Presiden Joko Widodo. Usulan Gubernur Babel dibahas bersama Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko.
"Ada beberapa materi pembahasan menyangkut kepentingan Bangka Belitung kedepan yang kami bahas bersama Pak Moeldoko sebelum disampaikan ke Pak Presiden, diantaramya tentang kebijakan ekspor timah yang menyebabkan smelter swasta berhenti beroperasi dan usulan kepemilikan saham pemerintah daerah sebesar 10 persen di PT Timah," ujar Erzaldi.
Langkah mendapatkan saham di PT Timah Tbk juga dilakukan Toni, wakil ketua DPRD Babel asal PPP ini sudah mendatangi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kunjungan kerja tersebut, diterima oleh Assiten Deputi PUPS Kementerian BUMN, Dr. Kindy beserta jajarannya. Turut hadir Sekretaris Perusahaan PT. Timah, Abdullah Umar dan perwakilan Bahana Sekuritas.
Saat pertemuan, Toni menyatakan, Pemprov Babel mendapatkan royalti timah hanya tiga persen dan tentu itu sangat kecil sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
"Jadi sudah layak meminta PT Timah melalui pemerintah pusat untuk meminta saham di PT Timah. Fraksi PPP bersama DPRD dan Gubernur harus segera menemui Presiden RI, untuk menuntut itu," jelasnya. (Firman/wb)
