Dirjen Undang Pengelola KI Sadai Paparkan Kebutuhan Infrastruktur

Tim_Wow    •    Senin, 15 Juli 2019 | 16:16 WIB
Ekonomi
Vindyarto Purba, Direktur PT RBA (Jas hitam), saat menandatangani MoU dengan Sinomach Group, belum lama ini. (wowbabel)
Vindyarto Purba, Direktur PT RBA (Jas hitam), saat menandatangani MoU dengan Sinomach Group, belum lama ini. (wowbabel)

JAKARTA, www.wowbabel.com -- Kementerian Perindustrian RI mengundang pengelola Kawasan Industri Sadai (KISS), PT Ration Bangka Abadi untuk memaparkan kebutuhan infrastruktur pada kawasan industri yang sedang dalam proses sebagai Proyek Strategis Nasional. Sadai termasuk dalam 14 KI (Kawasan Industri) di Sumatera dalam rangka percepatan penyedian infrastruktur dalam pengembangan Wialyah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI).

“KI sadai sudah masuk dalam prioritas nasional untuk dikembangkan. Setelah Rencana investasi Sinomach Group, pengelola KI Sadai bersma 14 KI di Sumatera diundang dalam FGD yang dilakukan Kemenperin di Batam 22 Junli nanti,” kata Vindyarto Purba, Direktur PT RBA, Senin (15/7/2019).

Sesuai agenda, KI Sadai akan mempresentasi kebeutuhan infrastruktur untuk percepatan pembangunan di kawasan industri tersebut.

“Ada empat daftar infrastruktur di luar kawasan industri yang dibutuhkan dalam mendukung pengembangan kawasan industri di Sumatera untuk KI Sadai, sesuai yang disampaikan Kementerian, yakni Pembangunan jembatan Bangka- Sumatera Selatan, Peningkatan Pelabuhan Sadai, Peningkatan bandar udara Bangka Selatan, dan Pembangunan jembatan Pulau Lepar- Pulau Bangka,” ujar Vindyarto.

Sebagaimana surat Direktorat Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian Ignatius Suwirto yang ditujukan kepada pengelola KI Sadai, dikatakan bahwa selain KI dan KEK, terdapat kawasan industri eksisting dan kawasan industri prospektif di Sumatera. Pembangunan kawasan industri tersebut harus didukung dengan ketersediaan infrastruktur industri dan penunjang.

Infrastruktur tersebut wajib disediakan oleh Pemerintah sebagaimana amanat pasal 10 PP No. 142 Tentang Kawasan Industri. Oleh sebab itu Direktorat Perwilayahan Industri perlu melakukan koordinasi percepatan penyediaan infastruktur dalam pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI). Kegiatan tersebut ditujukan untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi antar stakeholder terkait dalam penyediaan infrastruktur industri dan penunjang baik di Kawasan Peruntukan Industri (KPI) maupun di kawasan industri.

Salah satu fokus dalam kegiatan tersebut adalah percepatan penyediaan infrastruktur untuk mendukung pembangunan kawasan industri prioritas baik yang telah ditetapkan dalam RPJMN dan Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun kawasan industri baru dan kawasan industri prospektif. Infrastruktur dimaksud terdiri dari infrastruktur industri (Jalan, Kereta Api, Pelabuhan, Bandar Udara, Energi Listrik, Gas, Jaringan Telekomunikasi, dan Sumber Daya Air) dan infrastruktur penunjang (Perumahan, Pendidikan, R & D, dan Kesehatan). (*)

Halaman