Bawaslu Babel Bersiap Hadapi Gugatan Gerindra dan Demokrat di MK

Tim_Wow    •    Jumat, 05 Juli 2019 | 08:16 WIB
Nasional
Hakim MK. (mkri.go.id)
Hakim MK. (mkri.go.id)

JAKARTA, www.wowbabel.com -- Badan Pengawas Pemilu  (Bawaslu) Provinsi Bangka Belitung menyerahkan 97 berkas bukti sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Babel ke Mahkamah Konstitusi (MK). Berkas bukti sengketa ini diserahkan  melalui Bawaslu Republik Indonesia, Kamis (4/7/2019). 

Dari 97 berkas bukti PHPU di Babel untuk menghadapi empat permohonan oleh partai politik yang sudah diregistrasi MK, yakni Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Berkarya, dan Partai PBB.

Anggota Bawaslu Provinsi Bangka Belitung Divisi Hukum, Data, dan Informasi, Dewi Rusmala mengatakan, penyusunan berkas PHPU legislatif  sudah dimulai sejak pekan lalu.

“Minggu lalu anggota Bawaslu beserta staff melakukan supervisi guna penyusunan PHPU legislatif ini dengan melibatkan Bawaslu Kabupaten/Kota, nah lima hari terakhir kita lengkapkan bersama Bawaslu RI dan 33 Provinsi lainnya,” ujar Dewi dikutip dari bawaslu.babel.go.id.

Berkas PHPU Pileg di Babel  akan diserahkan bersama-sama dengan dua komisioner lainnya yaitu Firman Pardede dan Jafri. Selanjutnya Bawaslu akan mengikuti  sidang di MK pada tanggal 12 Juli mendatang. 

"Sesuai jadwal sidang permohonan PHPU Provinsi Babel digelar 12 Juli," kata Dewi.

Gugatan PHPU dari Partai Demokrat atas nama caleg DPR RI Eko Wijaya dari daerah pemilihan Babel. Dalam berkas gugatan, Eko menggugat terjadi pengelembungan suara sebanyak 17.000. Demikian pula dengan Gerindra dan  Partai Berkarya Babel juga mengajukan gugatan terhadap hasil perolehan suara DPR RI.

Untuk diketahui, ada 11 partai politik peserta Pemilu 2019 melayangkan puluhan gugatan sengketa perselisihan hasil Pileg DPR RI ke MK. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Partai Berkarya paling banyak mengajukan gugatan, yakni sebanyak 34 permohonan.

Disusul Partai Gerindra, tercatat ada 11 permohonan. 

Permohonan meliputi daerah pemilihan Sumatera Utara II, Riau II, Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta II, Jawa Barat IV, Jawa Barat VIII, Jawa Timur I, Nusa Tenggara Timur II, Kalimantan Barat I, Papua, dan Papua Barat.

Kemudian, ada Partai Golkar mengajukan delapan permohonan. NasDem mengajukan delapan permohonan. Dilanjut Partai Demokrat delapan permohonan, meliputi daerah pemilihan Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat I, Jawa Tengah III, Banten I, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan III, Papua dan Papua Barat.

PDIP mengajukan enam permohonan. Disusul PAN mengajukan lima permohonan, kemudian PKS mengajukan dua permohonan. Terakhir, PKPI mengajukan satu permohonan, yakni untuk daerah pemilihan Papua. (Al/wb)

Halaman