KIP Diminta Hengkang, TI Ilegal Didiamkan Saja

Dwi H Putra    •    Minggu, 30 Juni 2019 | 20:17 WIB
Lokal
Warga Desa Rebo ketika menggelar aksi penolakan kapal isap produksi milik mitra PT TImah, sayangnya warga tidak menyatakan penolakan adanya tambang ilegal di kawasan itu dengan berdalih tugas aparat kepolisian. (Dwi HP/wowbabel)
Warga Desa Rebo ketika menggelar aksi penolakan kapal isap produksi milik mitra PT TImah, sayangnya warga tidak menyatakan penolakan adanya tambang ilegal di kawasan itu dengan berdalih tugas aparat kepolisian. (Dwi HP/wowbabel)

SUNGAILIAT, www.wowbabel.com -- Ratusan warga memadati Pantai Rebo Sungailiat, Minggu (30/6/2019) mendesak Kapal Isap Produksi (KIP) mitra PT Timah tak lagi menambang di laut Rebo. 

Aksi unjuk rasa dengan membentangkan spanduk ini sempat diwarnai ketegangan warga dengan aparat keamanan saat hendak mendatangi KIP menggunakan perahu nelayan setempat. 

Pantauan di lapangan, warga yang sebagian besar mengaku dari kalangan nelayan ini mendesak KIP pergi karena dianggap merusak lingkungan, area wisata dan zona tangkap nelayan.

Nelayan juga meminta perhatian pemerintah pusat khususnya melalui Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti. 

"Akibat dari pertambangan ini pencemaran lingkungan luar biasa, hasil survey disebutkan seluruh masyarakat Desa Rebo setuju tambang,  masyarakat yang mana," kata Ketua Nelayan Desa Rebo, Ling Siaw kepada awak media, di Sungailiat. 

"Kami minta seluruh KIP tidak beroperasi disini, kami tolak jika ada," ujarnya. 

Ling Siaw juga menyampaikan bahwa masyarakat Desa Rebo sudah tidak tahan dengan aktivitas KIP, bagi mereka aktivitas tersebut jelas tidak legal karena masyarakat Desa Rebo menolak keras adanya aktivitas tersebut.

"Kami tak perlu kompensasi, kami perlu lingkungan yang bersih dan sehat," jelasnya. 

Sayangnya aksi yang menolak tambang KIP ini tetapi "mendiamkan" tambang timah dari ponton- ponton yang tampak secara kasat mata terlihat dari bibir pantai. Walau disinggung tambang tersebut merusak lingkungan dan wisata, tetapi pendemo berdalih tak mau berbenturan dengan penambang yang sebagiannya adalah warga Rebo dan pihaknya tak berhak mengkritisinya. 

"Kalau TI apung,  masyarakat yang punya. Kami tidak berhak, nelayan tak berhak.  Itu wewenang pihak berwajib, apakah kami mau dibenturkan antara masyarakat dan masyarakat, akhirnya jadi bentrokan, itu kami tidak mau. Itu tergantung aparatnya," tukas Ling Shiaw. 

Namun ia juga sepakat tambang rajuk apung itu memang diakui merusak pengembangan wisata. 

Sementara, Kades Rebo, Fendi, mengatakan aktivitas KIP sempat ada sosialisasi pihak PT Timah, tetapi saat itu belum ada kesepakatan masyarakat dan nelayan setuju dan tidak setuju atas operasi KIP di laut Rebo.  

"Pernah ada sosialisasi tapi belum ada sepakat setuju atau tidak setuju. Saya selaku Kades Rebo juga tidak pernah menandatangani izin apapun untuk KIP ini," sebut Fendi. 

Usai berorasi dan menyampaikan aspirasi ke wartawan warga kemudian hendak ramai-ramai mendatangi KIP dengan perahu.

Namun untuk menghindari hal tak diinginkan pihak kepolisian melalui AKBP Stevanus dari Ditpolairud Polda Babel dan Kasatpolair Polres Bangka, AKP Elpiadi meminta warga tak melakukannya. 

"Kalau terjadi anarkis gimana, ini kan uda ada tahapannya. Saya sayang pada masyarakat semua," kata AKBP Stevanus. 

Walau sempat bersitegang karena perbedaan pendapat antara warga dan aparat kepolisian hingga harus ada ada yang ditenangkan namun kemudian aksi bisa terkendali. 

Beberapa perwakilan nelayan dan Kepala Desa Rebo diperkenankan mendatangi KIP yang tinggal satu unit dari tiga KIP sebelumnya, warga kembali mendealine 2x24 jam untuk KIP pergi dari laut Rebo. 

"Kalau tidak pergi akan kami bakar" kata warga beberapa kali terdengar nada ancaman.

Dalam aksi masyarakat membentangkan karton yang bertuliskan, "Pak Jokowi tolong kami ribuan rakyat kecil, kami tak bisa hidup dengan sektor pertambangan". "Pariwisata Oke..!! Tolak KIP Harga Mati". "Bu Susi tolong kami". "Bu Susi Tolong perikanan dan Pariwisata berdampingan". (Dwi HP/wb)

Halaman