Pemilik 44 IUP Timah Dalam Radar KPK

Firman    •    Selasa, 18 Juni 2019 | 18:18 WIB
Lokal
Saut Situmorang, Wakil Ketua KPK. (Firman/wowbabel)
Saut Situmorang, Wakil Ketua KPK. (Firman/wowbabel)

PANGKALPINANG, www.wowbabel.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memantau 44 perusahaan penambangan  timah di Provinsi Bangka Belitung (Babel) yang sudah habis masa berlaku Izin Usaha Pertambagan (IUP). Sebab, masih ada kewajiban 44 perusahaan penambangan ini terhadap kegiatan pasca tambang seperti reklamasi. 

"Sudah ada 44 perusahaan tambang timah yang sedang pelajari kembali, apakah operasi perusahaan menimbulkan kerugian terhadap negara atau tidak," kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, Selasa (18/6/2019) kepada wartawan usai menghadiri penandatanganan kerjasama antara pemerintah daerah dengan Kanwil Pajak dan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan se-Babel di Pangkalpinang.

Dalam pemantauan KPK terhadap sektor pertambangan, sesuai kewenangan yang dimiliki komisi anti rasuah ini menyangkut ada tidaknya keterlibatan penyelenggara negara. 

"Kita sudah melihat sudah 44 pemegang IUP yang  kita pelajari kembali apakah mereka akan mencabut izinnya, seperti apa CNC (clean and clear). Kita menegaskan kembali, siapa yang melakukan apa setiap titik harus jelas. Setiap titik harus jelas siapa yang bermain-main, yang jelas ada perusahaan kita pelajari bagaimana kelanjutan perijinannya,” ujar Saut.
 
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Abdul Fatah mengatakan pemerintah provinsi telah mencabut IUP (Izin Usaha Pertambangan ) timah 44 dari 49 perusahaan tamban



1   2