KPK Pantau Pertambangan, Kehutanan, Hingga Dana Desa di Babel

Firman    •    Selasa, 18 Juni 2019 | 18:14 WIB
Lokal
Saut Situmorang, Wakil Ketua KPK. (Firman/wowbabel)
Saut Situmorang, Wakil Ketua KPK. (Firman/wowbabel)

PANGKALPINANG, www.wowbabel.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memantau aktifitas pertambangan maupun kehutanan di Bangka Belitung (Babel) yang berpotensi merugikan negara. Pemantauan di Babel secara permanen oleh tim Koordinator Wilayah (Korwil) ini, tak saja terhadap sektor pertambangan dan kehuatan. Sektor lainnya seperti ASN, dana desa, hingga sistem elektronik anggaran di daerah juga dalam radar KPK.

“Yang  jelas KPK ke daerah ada surat-surat masuk ke KPK dari seluruh Indonesia. Salah satu tujuan kedatangan KPK ada masukan dari masyarakat. Kalau kita bicara penindakan, lebih hati-hati ada dua bukti yang cukup. Kewenagan KPK menyangkut keterlibatan penyelenggara negara,” kata Saut Situmorang, Wakil Ketua KPK saat menghadiri penandatanganan kerjasama antara pemerintah daerah dengan Kanwil Pajak dan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan se-Babel di Pangkalpinang, Selasa (18/6/2019).

KPK bersama kementerian dan lembaga lainnya mulai menjalankan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) berdasarkan Perpres nomor 54 tahun 2018 tentang Stranas PK. Dalam Perpres tersebut terdapat tiga fokus utama pencegahan korupsi, yakni perizinan dan tata niaga, keuangan negara, dan penegakan hukum, bahkan soal anggaran semacam dana hibah seperti dana desa.

Dari hasil pemantauan KPK semacam koordinasi supervisi (korsuv) pencegahan, maupun korsuv penindakan, jika sudah cukup bukti  KPK tidak akan tingg



1   2