700 Lebih IUP Timah Sudah di KPK

Firman    •    Sabtu, 15 Juni 2019 | 13:46 WIB
Lokal
Rapat di Gedung DPRD Babel membahas soal tata kelola tambang timah di Babel, Jumat (14/6/2016).(fn/wb)
Rapat di Gedung DPRD Babel membahas soal tata kelola tambang timah di Babel, Jumat (14/6/2016).(fn/wb)

PANGKALPINANG,wowbabel.com --Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat 700 Izin Usaha Pertambangan (IUP) timah di Provinsi Bangka Belitung.

Jumlah IUP yang sudah mengantongi clean and clear (CnC) sudah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tidak menutup kemungkian terbitnya IUP timah baru karena pemerintah daerah (provinsi) memiliki kewenangan menerbitkannya.

“Setelah adanya Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009, kawasan penambagan, kontrak karya, PKB2B menjadi IUP. Dari masa otonomi daerah ada izin usaha pertambangan baru mineral dan batu bara hampir 10 ribu. Maka ada namanya penataan wilayah melalui CnC, mengatasi banyaknya tumpang tindih lahan hingga kewenangan, Penataan IUP setelah UU Minerba. Dari tahun 2011 sampai 201, yang sudah disampaikan ke KPK di Babel sebanyak700 lebih IUP memenuhi CnC,” kata Yuli Biimantoro wakil dari Dirjen Mineral kementerian ESDM saat mengikuti rapat di DPRD Babel, Jumat (14/6/2019).

Setelah undang undang otonomi daerah pada tahun 2014 direvisi, kewenangan penerbitan IUP ada ditangan gubernur dan pemerintah pusat. Ketentuan undang undang ini juga lebih ketat karena daerah yang tidak masuk wilayah pertambangan tidak boleh ada IUP.

“Untuk saat ini penatapan IUP melalui lelang. Bagi daerah lintas provinsi kewenagan di pusat, dan pada daerah provinsi ada di pemda, boleh juga melibatkan pemerintah pusat,” tukas Yuli.

Yuli menambahkan, untuk terbitnya IUP timah , pemerintah tidak m



1   2