700 Lebih IUP Timah Sudah di KPK

Rapat di Gedung DPRD Babel membahas soal tata kelola tambang timah di Babel, Jumat (14/6/2016).(fn/wb)
Rapat di Gedung DPRD Babel membahas soal tata kelola tambang timah di Babel, Jumat (14/6/2016).(fn/wb)

PANGKALPINANG,wowbabel.com --Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat 700 Izin Usaha Pertambangan (IUP) timah di Provinsi Bangka Belitung.

Jumlah IUP yang sudah mengantongi clean and clear (CnC) sudah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tidak menutup kemungkian terbitnya IUP timah baru karena pemerintah daerah (provinsi) memiliki kewenangan menerbitkannya.

“Setelah adanya Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009, kawasan penambagan, kontrak karya, PKB2B menjadi IUP. Dari masa otonomi daerah ada izin usaha pertambangan baru mineral dan batu bara hampir 10 ribu. Maka ada namanya penataan wilayah melalui CnC, mengatasi banyaknya tumpang tindih lahan hingga kewenangan, Penataan IUP setelah UU Minerba. Dari tahun 2011 sampai 201, yang sudah disampaikan ke KPK di Babel sebanyak700 lebih IUP memenuhi CnC,” kata Yuli Biimantoro wakil dari Dirjen Mineral kementerian ESDM saat mengikuti rapat di DPRD Babel, Jumat (14/6/2019).

Setelah undang undang otonomi daerah pada tahun 2014 direvisi, kewenangan penerbitan IUP ada ditangan gubernur dan pemerintah pusat. Ketentuan undang undang ini juga lebih ketat karena daerah yang tidak masuk wilayah pertambangan tidak boleh ada IUP.

“Untuk saat ini penatapan IUP melalui lelang. Bagi daerah lintas provinsi kewenagan di pusat, dan pada daerah provinsi ada di pemda, boleh juga melibatkan pemerintah pusat,” tukas Yuli.

Yuli menambahkan, untuk terbitnya IUP timah , pemerintah tidak membedakan persyaratan sesuai dengan UU Nomor 4 dengan turunan 4 Peraturan Pemerintah (PP). Salah satu Pemen Nomor 23 sebagai petunjuk langsung dari pelaksana tata cara penerbitan IUP. Peraturan ini mengalami perubahan sebanyak empat kali karena menyesuaikan kegiatan yang berkembang.

“Izin pengelolaan untuk timah dilakukan penyederhanaan beberapa perijinan, sesuai Permen 25/2018. Untuk mineral timah setelah dilakukan penambangan ore jadi batangan. Timah batangan ada batasan yang bisa dijual yakni kadar 99,9 sn. Dulu ada produk solder perlu pengolahan lebih lanjut karena kadar timahnya 80 sn belum memenuhi batasan,” ujar Yuli.(fn/wb)



TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL