PANGKALPINANG, www.wowbabel.com - Ekspor timah batangan Indonesia tahun 2019 terkendala. Belasan smelter swasta yang mengantongi ET Timah Batangan di Provinsi Bangka Belitung (Babel) tidak bisa mengirim timahnya ke luar negeri sejak Januari 2019. Dampaknya terhadap penerima devisa ekspor dan dana bagi hasil dari pertambangan umum berkurang.
Hingga Mei 2019, Sucofindo sebagai lembaga bertugas memverifikasi asal barang untuk ekspor timah mencatat ekspor timah asal Babel sebanyak 26.000 metrik ton. PT Timah Tbk satu-satunya eksportir yang bisa melakukan kegiatan ekspor karena mampu memenuhi semua persyaratan yang diatur pemerintah. Salah satunya memiliki competent person Indonesia (CPI).
Sementara itu belasan smleter swasta yang beroperasi di Babel tak mampu memenuhi syarat adanya CPI dalam pelaporan maupun perhitungan cadangan yang akan diverifikasi oleg surveyor ditunjuk.
“Ekspor timah terkendala dengan adanya Kepmen ESDM No 1827 tahun 2018 yang mewajibkan adanya competent person (CPI). Hanya PT Timah Tbk yang memiliki CPI. Swasta lain belum ada,” kata Plt Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Babel, Rusbani dalam rapat dengan DPRD Provinsi Bangka Belitung, Jumat (14/6/2019).
Terkendalanya ekspor timah Babel ini, kata Rusbani akan berpengarus terhadap jumlah ekspor tahun 2019.
“Data ekspor timah hingga Mei 2019 sebanyak 26.000 metrik ton hanya dari PT Timah. Itulah yang menjadi kendala di daerah,” ujarnya.
Sebagaimana diberitakan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengeluarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik. Kepmen ESDM Nomor 1827 Tahun 2018 ini merupakan salah satu turunan dari Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
Kepmen tersebut mensyaratkan pencatatan sumber daya menjadi cadangan harus dilakukan oleh penilai independen yang disebut CPI. Dengan demikian, asal-usul bijih timah menjadi lebih jelas, sehingga dapat mengurangi aktivitas penambangan ilegal. Sedangkan CPI ditentukan oleh organisasi profesi Perhimpuan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) dan Asosiasi Ahli Geologist Indonesia (AAGI).
“Sudah kita konsultasi ke Kementerian ESDM, sampai akhir tahun ternyata masih tetap terkendala dengan CPI ini. Sebab kalau tidak ada penilai, tidak adanya RKAB pihak Sucofindo tidak bisa mengularkan lapaoran survei terkait ekspor,” tukasnya.
Keluhan Distamben Provinsi Babel ini langsung ditanggapi oleh perwakilan dari Dirjen Mineral Kementerian ESDM RI, Yuli Bintoro yang hadiri saat rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya, membahas tata kelola pertimahan di Babel.
Menurut Yuli, kewajiban adanya CPI sejak ditetapkannya Peraturan Dirjen Mineral tahun 2015. Bagi pemegang IUP, Kontrak Karya, dan PKB2B, dalam peraturan direjen diberi waktu selama dua tahun melakukan penyesuaian sebelum diterbitkan Kepmen ESDM nomor 1827 tahun 2018.
“Sudah diberikan waktu selama dua tahun sejak Perdirjen diterbitkan agar menyesuaikan. Bagi pelaku bisnis pertimahan tidak kuat untuk mengadakan CPI, maka dapat membentuk konsorsium secara bersama-sama mengajukan CPI. Sekarang sudah tahun 2019, sudah lewat dua tahun, kalau belum punya juga silahkan ke PERHAPI dan AAGI,” kata Yuli.
Dalam penjelasannya, Yuli mengatakan peran CPI untuk menyusun suatu laporan tentang hasil eksplorasi, mengawasi kegiatan estimasi Sumberdaya Mineral, hingga mengawasi kegiatan estimasi cadangan bijih. Penilai independen atau CPI inilah sebagai saringan sebelum ekspor mineral seperti timah yang diverifikasi asal barang oleh lembaga survey yang ditunjuk pemerintah.
"Mengacu pada regulasi, RKAB ini tentunya dilakukan verifikasi terutama terkait laporan cadangan untuk membuktikan asal usul barang," katanya.
Dia menambahkan, cadangan harus dibuat oleh CPI, dan CPI bertanggung jawab secara hukum bahwa laporan yang dibuatnya adalah benar. Laporan cadangan inilah yang sebetulnya membuktikan asal usul barang. (*)
