Komisi II DPRD Basel Ajukan Raperda Kepemudaan

ADVERTORIAL    •    Senin, 13 Mei 2019 | 04:35 WIB
Lokal
Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi II DPRD Bangka Selatan. (WowBabel)
Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi II DPRD Bangka Selatan. (WowBabel)

ADVERTORIAL - Tahun 2019, Komisi II DPRD Kabupaten Bangka Selatan berencana mengajukan dua raperda inisiatif. Salah satunya adalah Raperda inisiasi tentang Kepemudaan yang rencananya akan disampaikan pada Bulan Mei 2019. 

 

Pembentukan Raperda Kepemudaan, disampaikan Zayadi, sebagaimana yang telah diamanatkan Undang- undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2017. 

Namun, Perda Kepemudaan itu perlu dorongan pemerintah lebih jauh agar Perda tersebut nantinya betul-betul dapat berjalan efektif. Untuk itu, Komisi II juga akan mendorong agar dibentuknya Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (LPKP) di kabupaten Bangka Selatan.

Dijelaskan Zayadi, Pembentukan LPKP juga diamanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan serta mendorong generasi muda menjadi wirausaha andal dan menciptakan pekerjaan. Yang mana LPKP itu dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2013 

Dalam PP No 60 Tahun 2013 itu disebutkan LPKP merupakan lembaga fasilitasi permodalan guna mendukung pengembangan kewirausahaan Pemuda.

“Dan ini bisa dibentuk dengan peraturan Bupati, namun sebelumnya harus dibentuk perda tentang kepemudaan. Kemenpora RI melalui Bidang Deputi Pengembangan Pemuda menyambut baik Kabupaten Bangka Selatan untuk membuat payung hukum tentang kepemudaan, karena banyak akses yang diberikan untuk pemuda di setiap daerah, seperti memberikan pelatihan kepada kepemudaan di indonesia. dan sampai membantu proses pembentukan LPKP di daerah setelah terbentuknya Perda tentang Kepemudaan," tutur Zayadi. 

Lanjutnya, Komisi II juga menginisiasi Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan (P3N) yang saat ini masih menunggu pembahasan akhir. Perda itu bertujuan untuk memberikan perlindungan usaha bagi petani, nelayan dan pembudidaya ikan, untuk mengakses, mengelola dan mendapatkan manfaat dari sumber daya alam yang disesuaikan standar pelayanan minimum seperti yan telah diatur dalam Undang-undang.

Komisi II berharap pemerintah daerah hadir seutuhnya untuk pemberdayaan dan perlindungan petani nelayan dan pembudidaya ikan serta peran aktif semua stakeholder untuk mengharmonisasikan dan mensosialisasikan sehingga bisa meminimalisir kesulitan-kesulitan bagi subjek perda dengan muara tujuan akhir kesejahteraan masyarakat Basel tercapai.

"Diharapkan dapat meningkatkan prasarana dan sarana pertanian dan perikanan yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani dan nelayan, dan memberikan perlindungan petani dan nelayan dalam usaha tani, serta memberikan ketersediaan pupuk,"  imbuhnya.

Zayadi menambahkan, Komisi II berharap agar Dinas Pertaninan Pangan dan Perikanan serta OPD terkait dapat membuat program anggaran untuk operasional maintenance (perawatan bangunan irigasi) dengan melibatkan kelompok tani. 

“Kita juga akan mendorong DP3 melakukan kajian pada pekebun lada agar mendapatkan asuransi, mengingat lada merupakan komoditas unggulan, ” pungkasnya.

 

Ketua : Zayadi

Wakil Ketua : Muzani Abdullah, Spd.I

Sekretaris : H Suhardi Abdullah

Anggota : H Rusliadi SH

  Rusdiono

  Hendri

  Mirna

Halaman