Komisi 1 DPRD Basel Raker Pembahasan Persiapan Pemilihan BPD Se-Basel

ADVERTORIAL    •    Kamis, 09 Mei 2019 | 03:27 WIB
Lokal
Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi I DPRD Bangka Selatan. (WowBabel)
Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi I DPRD Bangka Selatan. (WowBabel)

TOBOALI, ARVERTORIAL - Komisi 1 DPRD Kabupaten Bangka Selatan (Basel) melakukan rapat kerja (Raker) Pembahasan Persiapan Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang akan digelar serentak di 41 Desa Se-Kabupaten Bangka Selatan. 

Komisi 1 menggelar rapat kerja bersama dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DSPPPAPMD) Basel, bertempat di ruang rapat komisi DPRD Basel pada Selasa (7/5/2019).

Disamping pembahasan persiapan pemilihan BPD, dalam kesempatan Komisi I juga melakukan pembahasan tentang pengolalaan dana Desa mengingat kian maraknya kepala Desa yang terjerat kasus pidana dalam pengelolaan dana Desa.

Hadir dalam rapat tersebut Ketua Komisi 1 H. Zainudin, Wakil Ketua Komisi Rojali Maknun , Sekretaris Komisi Samsir, ST.MM, Anggota Komisi 1 Bahroni, Plt. Kepala DSPPPAPMD Basel Suprayitno, dan Kabid Pemdes DSPPPAPMD Basel, Very Mukmin. 

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Komisi 1 DPRD Basel Samsir, ST, MM, Komisi 1 meminta agar Pemkab Basel mengeluarkan dasar hukum pemberian dana bantuan pemilihan BPD dari APBD serta tata cara pemilihannya.

Komisi I menyarankan agar Bupati mengeluarkan kebijakan melalui peraturan Bupati sebagai dasar hukum alokasi dana bantuan pemilihan BPD. Dalam Perbub nanti juga menjelaskan tentang tata cara pemilihan. 

"Tahun ini kita akan melaksanakan pemilihan BPD di 49 Desa se-Basel, jadi kami meminta agar Kepala DSPPPAPMD Basel khususnya Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa agar secepatnya mengeluarkan Peraturan Bupati tentang Dasar Hukum alokasi Dana bantuan Pemilihan BPD yang bersumber dari APBD Bangka Selatan," jelas Samsir kepada wartawan Selasa (7/5/19).

"Serta menjelaskan tata cara pemilihan BPD khususnya menyangkut siapa saja yang mempunyai Hak pilih pada proses pemilihan keterwakilan Perempuan dan keterwakilan Wilayah yang akan berimbas pada besar kecilnya biaya pelaksanaan pemilihan BPD tersebut," lanjutnya. 

Lebih lanjut disampaikan Samsir, dalam rapat kerja tersebut pihaknya juga menghadirkan Plt. Kepala Inspektorat Basel PD Marpaung guna membahas proses supervisi dan monitoring evaluasi pengelolaan Keuangan Desa yang bersumber dari Dana Desa. 

Hal itu bertujuan agar Alokasi dana Desa tidak bermasalah dengan hukum akibat dari kurang faham dan kurang mengertinya para kades dan perangkat Desa dalam mengelola keuangan Desa. 

"Inspektorat sebagai leading sektor yang melakukan pengawasan pengelolaan dana desa ini khususnya dalam hal sistim pengendalian internal agar meningkatkan maturity level APIP dan melakukan analisa skala resiko penyimpangan berdasarkan beban kerja kepala Desa. dan perangkat desa yang dilihat dari kapasitas dan kapabilitas kepala desa dan aparatur desa dan besar besar kecilnya Anggaran yang dikelola," imbuh Samsir.

Ia berharap tidak ada lagi Kepala Desa yang terjerat dalam pusaran anggaran Desa. Dan masyrakat betul-betul menikmati pembangunan melalui anggaran desa yang telah digelontorkan Pemerintah baik pusat maupun melalui APBD.

"Karena sampai saat ini sudah ada 4 kades yang bermasalah dengan pengelolaan keuangan Desa yang dilaporkan oleh warganya sendjri sebagaimana yang sudah direlease media seperti desa Nangka, Penutuk , Bedengung, dan simpang Rimba dan tidak menutup kemungkinan hal ini akan bertambah lagi," tandas Politisi PKS tersebut.

Sementara itu, Ketua Komisi 1 DPRD Basel H. Zainudin menyarankan agar pihak Pemdes se Basel dapat melakukan koordinasi dan konsultasi rutin kepada pihak terkait guna meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pengelolaan keuangan desa.

"Untuk itu kami menyarankan kepada aparatur Desa agar tetap melakukan koordinasi dan konsultasi ke induk organisasinya yakni Bakuda, Bidang Pemdes DSPPPAPMD Basel dan  Inspektorat dalam hal pengelolaan keuangan desa agar tidak terjadi kesalahan yang berdampak kepada masalah hukum," imbuh H. Zainudin. (ADV/Astoni)

Halaman