Caleg Gerindra Dituntut Dua Bulan Penjara

Sidang beragendakan pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sungailiat terhadap terdakwa Samsul Bahri di Pengadilan Negeri Sungailiat.(dwi/wb)
Sidang beragendakan pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sungailiat terhadap terdakwa Samsul Bahri di Pengadilan Negeri Sungailiat.(dwi/wb)

SUNGAILIAT, www.wowbabel.com -- Sidang lanjutan dugaan pidana Pemilu 2019 dengan terdakwa Samsul Bahri, calon anggota DPRD Bangka Selatan dari Partai Gerindra dengan agenda tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Toboali, Kamis (9/5/2019) kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Sungailiat.

Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Benny SH didampingi Jonson Parancis SH dan Joni SH, JPU Kejari Toboali menuntut dua bulan penjara serta denda sebesar Rp 1 juta subsider satu bulan kurungan.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan dan keterangan saksi-saksi, memutuskan secara sah dan meyakinkan terdakwa melakukan tindak pidana pemilu dengan tuntutan dua bulan penjara dan denda sebesar Rp 1 juta, subsider kurungan satu bulan," kata JPU Kejari Toboali, Denny SH dalam persidangan.

Tuntutan yang dibacakan secara bergantian oleh JPU Kejari Toboali, menyatakan berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan termasuk keterangan ahli serta bukti surat DPC Partai Gerindra tentang surat pemberitahuan kampanye ke Polres Bangka Selatan menjadi petunjuk JPU melakukan tuntutan.

Selain itu juga terdapat barang bukti berupa foto mobil dinas yang membawa terdakwa Samsul Bahri ke lokasi kampanye di Desa Serdang, Kecamatan Toboali. JPU dalam tuntutannya menyebutkan, Samsul Bahri melanggar Pasal 521 juncto Pasal 280 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 17 tahun 2017 tentang Pemilu, yang mana telah menggunakan fasilitas pemerintah berupa kendaraan dinas wakil ketua DPRD Bangka Selatan saat kampanye pemilu.

Tidak hanya itu, JPU menjelaskan terdakwa Samsul Bahri dengan sengaja melanggar pelaksanaan kampanye dengan ditemukannya kendaraan plat merah BN 8 E yang membawanya ke lokasi kampanye dan terdakwa membuka kampanye Caleg DPR RI, Kobalen.

Selain itu terdapat pula surat pemberitahuan kampanye DPC Gerindra ke Satintelkam Polres Bangka Selatan dan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) kampanye yang dikeluarkan Polres Bangka Selatan dengan keterangan pada STTP untuk posisi terdakwa sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Bangka Selatan dan juru kampanye serta caleg.

"Kejadian pada hari Jumat, 8 Maret 2019 diketahui terdakwa menggunakan mobil dinas Wakil Ketua DPRD Bangka dari rumah yang sebenarnya dilarang dibawa kampanye tetapi tetap dilakukan, terdakwa diduga sengaja dan mengetahui larangan itu," jelas Denny.

Keterangan saksi penuntut umum maupun saksi A de Charge (saksi meringankan) diketahui terdakwa menghadiri kampanye pada pukul 10.00 WIB di rumah Suhardi warga Desa Serdang menggunakan kendaraan dinas yang kemudian pada pukul 11.00 WIB membuka kampanye Kobalen.

"Penuntut umum berkeyakinan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam tuntutan, dalam perkara ini hal yang memberatkan terdakwa karena terdakwa merupakan Wakil Ketua DPRD dan harusnya jadi panutan masyakat serta tidak melakukan pelanggaran memakai kendaraan dinas untuk kampanye," ujarnya.

"Hal meringankan terdakwa karena terdakwa Samsul Bahri merupakan tulang punggung keluarga, berlaku sopan selama persidangan dan belum pernah dipidana hukuman," papar JPU.

Penasehat Hukum terdakwa Samsul Bahri, Jhohan Adhi Ferdian dari Jhohan & Suwanto Law Firm, mengatakan terkait tuntutan yang dibacakan JPU, pihaknya akan mengajukan pledoi.

"Kami akan mengajukan pledoi, segera mempersiapkan semuanya sesuai waktu yang diberikan majelis hakim," kata Jhohan Adhi Ferdian dalam persidangan.

Sidang kemudian diskor oleh majelis hakim untuk memberikan waktu penasehat hukum Samsul Bahri menyiapkan pledoi. (*)



TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL