DKPP Nilai Upaya Delegitimasi Pemilu Masih Sporadis, Irasional dan Anti Reformasi

Endi    •    Senin, 15 April 2019 | 16:53 WIB
Lokal
Prof. dr. Teguh Prasetyo, Anggota DKPP. (Wowbabel)
Prof. dr. Teguh Prasetyo, Anggota DKPP. (Wowbabel)

PANGKALPINANG, www.wowbabel.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), menilai ada upaya yang cukup massif untuk mendiskreditkan penyelenggara Pemilu 2019 dalam hal ini KPU dan Bawaslu. 

Namun upaya tersebut, masih bersifat sporadis dan sangat tidak rasional, serta bertentangan dengan semangat reformasi, mengingat sistem penyelenggaraan dan penyelenggara pemilu saat ini, merupakan buah dari semangat reformasi yang jauh lebih transparan dan akuntable dibanding pemilu jaman Orde Lama dan Orde Baru.
 
Anggota DKPP Prof. dr. Teguh Prasetyo menyebutkan, upaya untuk mendiskreditkan penyelenggara pemilu 2019 terutama dengan penyebaran berita-berita hoaks, menunjukkan ketidak dewasaan peserta pemilu yang belum memahami filsafat pemilu, serta tidak menjiwai demokrasi bermartabat dan demokrasi Pancasila.

Hal ini menyebabkan adanya peserta pemilu yang hanya siap menang, namun tidak siap menerima kekalahan walaupun kekalahan tersebut, baru tersirat dari berbagai survey elektabilitas.

"Yang perlu kita kembangkan dalam demokrasi yang kita maknai demokrasi bermartabat sesuai dengan pancasila itu, kita harus siap menang dan harus siap kalah," kata Teguh, Senin (15/4/2019).

Menurutnya, sistem penyelenggaraan pemilu di Indonesia merupakan sistem yang lahir dari rahim reformasi dengan mengusung semangat independensi dan akuntabilitas, sehingga lembaga penyelenggara pemilu sudah berdiri sendiri, sebagai lembaga yang tidak lagi  berada dibawah kendali eksekutif .

Untuk itu, tambah dia, tidak ada alasan untuk tidak mempercayai KPU dan Bawaslu, karena seluruh komisionernya dipilih dari masyarakat, melalui mekanisme kepatutan dan kelayakan oleh anggota DPR RI yang merupakan representasi rakyat Indonesia.

"Mereka yang duduk di komisioner juga dari seleksi DPR para wakil rakyat, jadi ini lembaga yang dibentuk dalam semangat reformasi yang diedekan suatau lembaga yang independen, mandiri, jujur dan terbuka," ujarnya.

Menurutnya, upaya delegitimasi yang masih terus didengungkan, bahkan disertai ancaman pengerahan massa atau people power, dinilai sebagai bentuk pemahaman yang irasional dan anti reformasi.

"Kalau tidak percaya lagi dengan lembaga penyelenggara pemilu terus bagaimana. Kita harus percaya terhadap lembaga-lembaga kita sendiri. Andaikan ada sengketa salurannya kan sudah ada, bisa ke MK, PTUN, kalau pelenggaran etik berkaitan kinerja penyelenggara pemilu bisa ke DKPP, jadi gunakanlah saluran yang ada itu," tukasnya. (Wowbabel)



MEDSOS WOWBABEL