Kapolda, Danrem dan Bupati Bangka Imbau KPPS Sukseskan Pemilu

Dwi H Putra    •    Jumat, 12 April 2019 | 12:56 WIB
Lokal
Kapolda Babel, Danrem 045/Gaya, Bupati Bangka, Wakil Bupati Bangka dan Kapolres Bangka memasang pengumuman terkait hukum jika melakukan pelanggaran pemungutan suara. (Dwi H Putra/ wowbabel)
Kapolda Babel, Danrem 045/Gaya, Bupati Bangka, Wakil Bupati Bangka dan Kapolres Bangka memasang pengumuman terkait hukum jika melakukan pelanggaran pemungutan suara. (Dwi H Putra/ wowbabel)

BAKAM, www.wowbabel.com - Kapolda Kepulauan Babel, Brigjen Pol Istiono bersama Danrem 045/Gaya, Kol Inf Dadang Arif Abdurahman didampingi Bupati Bangka, Mulkan SH MH dan Wakil Bupati Bangka, Syahbudin serta Kapolres Bangka, AKBP Budi Ariyanto mengunjungi Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Desa Bukit Layang di Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka, Jumat (12/4/2019).

 

Kapolda Babel, Brigjen Pol Istiono berpesan kepada Kelompok Panitia Pemilihan Suara (KPPS) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) agar dapat menyukseskan Pemilu 2019 dengan meningkatkan partisipasi masyarakat di desa itu dalam menyampaikan suaranya.

"Disini pemilihnya sesuai data ada berapa? 200 lebih, bagaimana cara KPPS dan PPS mengajak mereka memilih, dengan 3 C yakni cepat datang cepat memilih dan cepat pulang itu saja," kata Kapolda Babel.

"Silakan memilih sesuai pilihan masing-masing, dan kepada KPPS hiasi TPS nya dengan menarik supaya warga berminat datang memilih," ujarnya.

Kapolda juga menegaskan berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dijelaskan dalam Pasal 517 menyatakan setiap orang yang dengan sengaja mengagalkan pemungutan suara dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak sebesar Rp 60 juta.

Kemudian di Pasal 531 menyatakan setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan dan atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, menimbulkan gangguan ketertiban dan ketentraman pelaksanaan pemungutan suara atau mengagalkan pemungutan suara dipidana dengan pidana penjara selama 2 tahun dan denda paling banyak sebesar Rp 24 juta.

"Masyarakat harus pahami ini, jika tetap melanggar maka akan ditindak tegas sesuai hukum oleh kepolisian dan instansi hukum lainnya," jelas Kapolda Babel.

"Ayo sukseskan pesta demokrasi lima tahunan ini, jadilah warga negara yang baik dengan sampaikan hak pilih masing-masing," tegasnya. (Dwi H Putra/wowbabel)

Halaman