Kabupaten Bangka Utara Setengah Jalan Keberhasilan

Abeng    •    Rabu, 20 Maret 2019 | 21:15 WIB
Opini
Albana.(ist)
Albana.(ist)

Oleh Albana, Junalis Senior di Babel

KEMARIN (Selasa 19/3/2019) Forum Komunikasi Daerah Perjuangan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Forkoda PPDOB) Kabupaten Bangka Utara mendapat kesempatan untuk rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi II DPR RI. Rapat dibuka dan dipimpin anggota DPR RI Komisi II, Herman Sakota dari Fraksi Demokrat dan dihadiri oleh anggota Komisi II DPR RI lainnya, diantaranya Melda Addriani dari Fraksi Golkar dari Dapil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

RDPU di ruangan rapat Komisi II DPR RI tampak hadir Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Abdul Fattah, Anggota DPRD Babel Aksan Visyawan Tokoh masyarakat dan ratusan massa Forkoda PP DOB Kabupaten Kepulauan Bangka Utara.

Perjuangan Bangka Utara tergolong alot bila dibandingkan dengan pemekaran empat kabupaten di Bangka Belitung lainnya (Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, dan Belitung Timur). Dalam rentang dua tahun perjuangan masyarakat di empat kabupaten itu sudah terwujud. Maka benarlah ada yang mengatakan, kadang kesuksesan itu bertemunya antara strategi dengan momentum yang tepat. Sepertinya perjuangan empat kabupaten Bangka Belitung,  strategi yang dikerjakan bertemu dengan momentum, yakni perjuangan provinsi. Dan perjuangan itu mendapat bonus euforia otonomi daerah.

Dalam konteks kekinian, beberapa pebisnis sukses kerap mengatakan, selain strategi yang matang, waktu dan momen yang tepat juga sangat menentukan. Perusahaan harus membaca kapan sekiranya perlu melakukan transformasi bisnis dengan skala besar. Ini penting, karena transformasi besar membutuhkan momentum. Sekalinya menunda atau mengabaikan bisa jadi kekalahan dalam persaingan adalah imbasnya. Seperti jargon lawas, sekarang atau tidak sama sekali.

Contoh nyata transformasi besar yang luput dari momentum adalah Nokia. Dengan gempuran luar biasa smartphone Android kala itu Nokia terkesan lambat dalam mengambil keputusan apakah ikut meramaikan pasar Android atau tidak. Keterlambatan ini berujung pada dijualnya Nokia ke Microsoft yang nyatanya tidak berdampak besar pada brand Nokia itu sendiri. Apa yang terjadi pada Nokia harusnya bisa menjadi pelajaran penting.

Keinginan masyarakat Kecamatan Belinyu dan sekitarnya  menjadi derah otonom (kabupaten) sendiri sudah lama. Momentumnya adalah perjuangan pemekaran kabupaten dan Provinsi Bangka Belitung 2018. Namun sayang, proposal pemekaran Bangka Utara tidak masuk era itu.

Baru sepuluh tahun lalu wacana ini menyeruak kembali. Tak saja sekadar wacana, kajian akademis, rapat umum, dan kerja-kerja politik sebagai langkah mewujudkan cita-ciata telah dilakukan. Perjuangan itu tak pernah padam, meski tampuk pemimpin di Bangka sudah tiga kali berganti.

Kabupaten Bangka Utara  mendapat respon positif disampaikan Bupati Bangka (H. Yusroni Yazid, Tarmizi Saat, hingga Mulkan).  Yusroni mendukung pembentukan Kabupaten Bangka Utara yang diinginkan masyarakat Belinyu dan Riau Silip. Dukungan itu dalam sebuah diskusi yang dihadiri Rektor UBB Dr. Bustami Rachman saat itu, Anggota DPR RI Babel Azhar Romli  (almarhum) tahun 2009.

Dukungan tersebut dipertegas kembali saat kegiatan diskusi masyarakat  Belinyu dan Riau Silip” di Gedung Serba Guna Maret 2013. Keseriusan Bupati Bangka dalam merespon keinginan (aspirasi) masyarakat Belinyu dan Riau Silip menjadi Kabupaten Bangka Utara, dibuktikan dengan  pemekaran dusun/lingkungan dan dikeluarkannya SK Bupati sebanyak 42 dusun/lingkungan bahkan dilanjutkan oleh Tarmizi dengan embentukan desa dankeluarahan baru di Kecamatan Belinyu. 

Begitu pula dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, keinginan masyarakat Belinyu dan Riau Silip menjadi Kabupaten otonom bersinergi dengan grand desain Pemekaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama Kota Sungailiat dan Kota Belitung disampaikan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  H. Eko Maulana Ali hingga Erzaldi Rosman.

Sayangnya perjuangan saat itu belum menentukan momentumnya yang tepat seperti adagium tentang kisah sukses transformasi bisnis sebuah perusahaan. Karena perjuangan DOB Kabupaten Bangka Utara menyeruak mana kala pemerintah pusat memberlakukan moratorium pemekaran daerah baru. Kebijakan sejak tahun 2008 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Era Presiden Jokowi  belum akan mencabut moratorium tersebut di tahun 2019, demi membangun Indonesia sentris.

Kebijakan moratorium merupakan imbas dari masifnya pemekaran daerah yang terjadi di era reformasi sejak diberlakukannya UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini sendiri telah direvisi sebanyak empat kali dengan nama yang sama, menjadi UU No 32/2004, UU No 23/2014, dan terakhir UU No 9/2015 tentang Pemerintahan Daerah. Jika di tahun 1999 Indonesia hanya memiliki 26 provinsi dan 293 kabupaten/kota, dalam rentang waktu 15 tahun jumlah tersebut kini menjadi 34 provinsi dan 508 kabupaten/kota. Banyaknya Daerah Otonom Baru (DOB) yang berhasil lahir telah menjadi stimulus bagi daerah lain untuk ikut menuntut pemekaran. Hingga saat ini, meskipun moratorium sedang berjalan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bahkan masih menerima sebanyak 314 usulan pemekaran daerah setingkat provinsi dan kabupaten/kota dari seluruh Indonesia.

Kebijakan moratorium dengan berbagai alasan. Pertama, bahwa pemekaran kabupaten yang berlebihan dapat mengacam integrasi NKRI. Kedua, tuntutan pemekaran harus melalui mekanisme pembentukan Daerah Persiapan sebelum diluluskan. Ketiga, kebijakan pemekaran daerah menimbulkan beban anggaran bagi pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Keempat, DOB belum mampu melaksanakan pemerintahan dan pembangunan secara optimal, sehingga pelayanan publik tidak bisa diberikan dengan baik. Kelima, adanya alternatif peningkatan jangkauan program pemerintahan dan pembangunan dari kabupaten yang sudah ada melalui peningkatan alokasi anggaran untuk program pembangunan ke daerah-daerah tertinggal. (Dian Ratna Sari Menyoal Moratorium Pemekaran Daerah LIPI, 17 September 2018)

Moratorium selain untuk memperbaiki proses pemekaran daerah, dinilai cukup efektif dalam menahan laju pemekaran daerah yang dinilai mahal bagi pemerintah pusat, yaitu terkait DAU dan DAK. Namun demikian, kebijakan ini dipandang berlawanan dengan UU tentang Pemerintahan Daerah yang mengizinkan adanya pemekaran daerah. 

Awal tahun 2019 Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengemukakan, pemerintah sampai saat ini mash tetap memberlakukan moratorium pemekaran daerah. Karena itu, pemerintah belum bisa memenuhi aspirasi 314 usulan Daerah Otonomi Baru (DOB).

Menurut Mendagri, hingga sekarang masih banyak daerah yang minta dimekarkan. Ia mengakui, jika usulan tersebut memang hak konstitusional daerah. Tetapi Mendagri mengingatkan, bahwa persiapan untuk membuat daerah otonomi baru itu memerlukan Rp 300 miliar per kabupaten/kota. Menentukan 10 saja dari 314 membutuhkan dana yang besar. Karena itu, Mendagri meminta agar usulan pembentukan DOB jangan hanya dilihat dari aspek pembangunan pemerintahannya saja.

Mendagri menegaskan, sekarang saja dengan 514 kabupaten/kota hampir 80 persen itu anggaran Pemerintah Pusat. Apalagi kalau ditambah 314 daerah baru. Perlu memperhatikan persiapan SDMnya, belum membangun Polda sampai kapolseknya, Kodam atau Kodim sampai bawahnya, pangkalan angkatan dan sebagainya.

Kemendagri, lanjut Tjahjo memahami argumen perjuangan pemekaran untuk percepatan pembangunan dan layanan publik, namun harus dirasionalisasi dengan kemampuan pembiayaan dan sumber daya manusia yang ada. Untuk itu, Tjahjo  tidak bisa memastikan kapan waktu yang tepat untuk menarik moratorium pemekaran wilayah tersebut.

Lagi-lagi momentum itu belum juga menemukan waktunya yang pas. RDPU dengan Komisi II dan audiensi dengan Ketua DPR RI itu dalam suasasana politik menjelang sebulan lagi Pileg dan Pilpres 2019. Konsistensi perjuangan masih harus dibutuhkan. Memang momentum itu bisa diciptakan, bukan menunggu. Untuk langkah perjuangan, upaya yang dilakukan saat inipun sudah berhasil setengah jalan. Mengutip perkataan Theodore Roosevelt Presiden Amerika Serikat ke 26, “Percayalah kamu bisa dan itu sudah setengah jalan keberhasilan. “Believe you can and you're halfway there.” (*)

 

Halaman