Cabut Saja Izin Tambang yang Tidak Bayar Dana Reklamasi

Tim_Wow    •    Rabu, 23 Januari 2019 | 16:51 WIB
Ekonomi
Lahan eks tambang timah di bangka. (foto: Mongabay)
Lahan eks tambang timah di bangka. (foto: Mongabay)

JAKARTA, www.wowbabel.com - Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM, Bambang Gatot mengklaim tindakan tegas telah diambil bagi perusahaan yang lalai membayar jaminan reklamasi dan pasca tambang.

Ia mengatakan telah sering berkirim surat kepada pemerintah daerah untuk menghentikan izin perusahaan yang tak taat membayar.

“Kalau IUP di daerah ya gubernur. Kami sudah surati (pemda) agar (perusahaan) yang tidak patuh (bayar) jaminan reklamasi dan pascatambang ya dicabut dong (izinnya),” ucap Bambang saat menhadiri rapat dengan Komisi VII DPRD RI di Jakarta, Senin (21/1/2019).

Bambang pun menuturkan, kementeriannya hanya dapat memberikan rekomendasi terkait penerbitan izin.

Wewenang untuk menerbitkan atau menyetujui izin, kata Bambang, ada pada pemda. Karena itu, ia pun berkesimpulan saat didapati banyak perusahaan tambang yang lalai membayar, hal itu merupakan kesalahan pemda.

“Kami sudah memberikan rekomendasi pencabutan. Tapi kalau tidak mereka cabut ya salah mereka,” ucap Bambang.

Adapun Kemen ESDM mencatat dana jaminan reklamasi yang telah diterima mencapai Rp0,9 triliun pada 2016, Rp1,1 triliun pada 2017, dan Rp1,2 triliun pada 2018.

Sementara itu, dana jaminan pasca tambang yang sudah diterima pemerintah mencapai Rp1,97 triliun pada 2016, Rp2,6 triliun pada 2017, dan Rp3,5 triliun pada 2018.

Menurut data Kementerian ESDM, terdapat 10 perusahaan yang mendapat pemantauan terkait kelengkapan izin lingkungan hidup meliputi izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pasca tambang.

Ke-10 perusahaan itu yaknni PT Amman Mineral Nusa Tenggara, PT Freeport Indoensia, PT Antam, PT Adaro Indonesia, dan PT Bukit Asam. Kemudian, PT Timah, PT Kideco Jaya Agung, PT Arutmin Indoennsia, PT Kaltim Prima Coal, dan PT Berau Coal.

Di luar 10 perusahaan itu, Kementerian ESDM mengakui masih banyak perusahaan yang telah mengantongi izin tambang, tapi belum mematuhi seluruh kewajiban perizinan lingkungan.

Selain perusahaan tambang rakyat, kementerian ESDM menyebutkan perusahaan tambang yang dikelola korporsasi juga ada yang belum lengkap izin lingkungannya.

Sebelumnya Pimpinan Rapat Komisi VII DPR RI M Nasir heran karena ada perusahaan yang belum membayar uang jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang namun sudah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP). (*)



TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL