7 Tuntutan Massa Aksi di Beltim Terkait RZWP3K

Aksi damai di halaman kantor Bupati Beltim. (Vera/Diskominfoo Beltim)
Aksi damai di halaman kantor Bupati Beltim. (Vera/Diskominfoo Beltim)

WOWMANGGAR  - Ratusan massa dari aliansi LSM dan Organisasi masyarakat Belitung Timur (Beltim)  menggelar aksi damai di halaman kantor Bupati Beltim, Rabu (25/7/2018) lalu. Mereka menuntut agar sub zona pertambangan dikembalikan ke dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

“Kami menuntut tiga hal yakni, Pertama, agar sub zona pertambangan dikembalikan ke dalam RZWP3K Provinsi Bangka Belitung. Kedua, meminta sikap tegas Bupati Beltim terhadap arah pembangunan daerah tersebut. Ketiga, kami harap Pemkab  melakukan pembinaan dan pengayoman kepada masyarakat penambang agar mereka dapat menambang dengan kepastian hukum,” kata Rudi koordinator aksi damai tersebut.

Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Beltim menegaskan sikap terhadap penyusunan RZWP3K Provinsi Kepulauan Babel sesuai ketentuan perundang-undangan berlaku.

Berikut penegasan Pemerintah Kabupaten Beltim yang disampaikan Bupati Beltim Yuslih Ihza dihadapan massa yang hadir:

1. RZWP3K yang dipermasalahkan pada tuntutan aksi ini murni berkaitan dengan pengusulan sub zona pertambangan laut oleh aliansi LSM serta ormas dan tidak ada hubungannya dengan segala isu yang berkenaan dengan penambangan di wilayah darat. Kami minta kepada saudara sekalian untuk tidak terprovokasi apabila mendapat informasi yang tidak jelas berkaitan dengan penambangan darat.

2. Penyusunan RZWP3K dalam batas wilayah 0-4 mil sesuai dengan kewenangan Kabupaten Beltim telah dilaksanakan dan diselesaikan sebelum pemberlakuan UU nomor 23 tahun 2014 yang secara efektif resmi diimplementasikan tahun 2016. Perlu diketahui, bahwa dalam dokumen RZWP3K tersebut dilampirkan 3 macam peta yakni peta eksisting, peta tematik dan peta rencana. IUP PT.Timah yang dimaksud oleh Aliansi LSM dan ormas sebagai sub zona pertambangan laut adalah cerminan dari kondisi eksisting pada saat penyusunan dokumen namun tidak lagi dimasukkan pada peta rencana. Artinya, tidak pernah ada pengusulan sub zona pertambangan laut dalam dokumen tersebut.

3. Sebagai konsekuensi pada pelaksanaan UU nomor 23 tahun 2014 tersebut, kewenangan penyusunan RZWP3K beralih ke pemerintah provinsi sehingga proses penetapan dokumen yang telah disusun tersebut tidak dapat ditindaklanjuti untuk ditetapkan menjadi perda.

4. Selanjutnya dokumen tersebut telah diserahkan ke Pemprov Babel sebagai bagian dari rintisan penyerahan penyerahan P3D yang terdiri dari buku laporan akhir RZWP3K, album peta RZWP3K, naskah akademik dan raperda RZWP3K Kabupaten Beltim baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy. Dokumen-dokumen tersebut merupakan salah satu unsur data untuk keperluan penyusunan RZWP3K Provinsi Babel.

5. Hasil FGD yang dilaksanakan oleh Pemprov Babel bersama dengan pihak konsultan pada tanggal 14 Agustus 2017 hanya merupakan bagian dari rangkaian pengumpulan data dan informasi sehingga tidak bisa dijadikan sepenuhnya sebagai dasar pengusulan sub zona pertambangan laut di Kabupaten Beltim. perlu ditekankan bahwa hasil FGD yang telah dituangkan dalam berita acara hanya sebagai rujukan dalam tahapan penyusunan selanjutnya.

6. Berkenaan dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Beltim, sepenuhnya telah melalui tahapan perencanaan dan penetapan sebagai peraturan daerah. Artinya segala garis kebijakan sudah jelas, setiap tahunnya dievaluasi dan ditindaklanjuti untuk pencapaian target tahunan sesuai dengan indikator yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Beltim. dengan kata lain, secara yuridis arah pembangunan Kabupaten Beltim sudah dalam koridor yang tepat.

7. Segala yang berkenaan dengan masukan terhadap materi RZWP3K agar langsung disampaikan sepenuhnya ke Pemprov Babel. Pemkab Beltim dalam hal ini telah melaksanakan tugas sesuai wewenang serta telah memenuhi aspirasi masyarakat yang tercermin dalam rekomendasi hasil kerja pansus KIP dan tambang laut DPRD Kabupaten Beltim yaitu menolak tambang laut di wilayah perairan Kabupaten Beltim.

Pernyataan sikap Pemkab Beltim yang disampaikan Bupati Beltim Yuslih Ihza tersebut didukung oleh pihak DPRD Beltim yang dihadiri Ketua DPRD Beltim Tom Haryono.

“Menambang darat itu tidak ada masalah, silahkan menambang sesuai aturan dan jangan menambang di kawasan hutan lindung dan hutan produksi,” kata Tom Haryono yang disambut riuh tepuk tangan dari massa yang hadir.

Aksi damai tersebut berjalan aman dan kondusif, dimana pengamanan dipimpin langsung oleh Kapolres Beltim AKBP Erwin Siboro dan dihadiri pihak TNI dan Pol PP. (VS/DB)



TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL