Tanpa Laporan Cadangan Mineral, Ekspor Timah Tidak Bisa Dilakukan

Anjar Sujatmiko    •    Sabtu, 02 Juni 2018 | 14:38 WIB
Ekonomi
Workshop Jurnalistik Pertimahan. (foto: muri s/wowbabel.com)
Workshop Jurnalistik Pertimahan. (foto: muri s/wowbabel.com)

WOWTAMBANG - Setiap pelaku usaha pertambangan timah, harus memiliki laporan cadangan mineral yang terkandung dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran Belanja (RKAB) sesuai peraturan menteri ESDM no 11 tahun 2018.

Mengacu pada regulasi, RKAB ini tentunya dilakukan verifikasi terutama terkait laporan cadangan untuk membuktikan asal usul barang. 

"Cadangan harus dibuat oleh Competent Person (CP), dan CP bertanggung jawab secara hukum bahwa laporan yang dibuatnya adalah benar. Laporan cadangan inilah yang sebetulnya membuktikan asal usul barang," demikian paparan yang disampaikan Ichwan azwardi Lubis salah satu narasumber workshop Jurnalistik Pertimahan, di Graha Timah komplek kantor pusat PT Timah di Pangkalpinang, Jumat (1/6/2018).

Menurut Ichwan, jika proses laporan cadangan mineral tersebut tidak dilakukan, seharusnya pengajuan verifikasi RKAB tidak bisa disahkan. Ini akan berdampak pada aktivitas ekspor perusahaan tersebut.

"Tanpa ada proses laporan cadangan mineral maka sesungguhnya itu belum sesuai dengan regulasi. Dan RKAB yang diajukan seharusnya tidak bisa disahkan," lanjut Ichwan.

Ichwan menduga, ekspor yang selama ini dilakukan oleh beberapa perusahaan smelter hanya mengacu pada verifikasi asal usul barang berdasarkan kepemilikan IUP saja.

"Ekspor ini diduga dalam verifikasi asal usul barang hanya didasarkan pada Kepemilikan IUP saja sehingga sesungguhnya hal



1   2